Legislator Minta Pemerintah Ambil Langkah Konkret Lindungi Industri Padat Karya
Senin, 14 April 2025 | 13:09 WIB
SinPo.id - Anggota Komisi VII DPR Yoyok Riyo Sudibyo, meminta pemerintah pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret untuk melindungi industri padat karya. Menurutnya, salah satu upaya yang bisa dilakukan negara adalah pemberian insentif. Pasalnya, gelombang pemutusan hubunga
Menhan: Pembahasan RUU TNI Melalui Perdebatan Konstruktif
Kamis, 20 Maret 2025 | 14:21 WIB
SinPo.id - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menekankan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) antara pemerintah dan Komisi I DPR RI telah melalui perdebatan yang konstruktif.
Okta Kumala Dukung Arahan Presiden Soal Pensiun Dini Prajurit TNI di K/L
Rabu, 12 Maret 2025 | 17:22 WIB
SinPo.id - Anggota Komisi I DPR RI Okta Kumala Dewi angkat topi atas arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin terkait aturan prajurit aktif TNI yang ditempatkan di kementerian atau lembaga (K/L).
Menhan Sebut Perubahan UU untuk Memberi Landasan Hukum Peran TNI
Selasa, 11 Maret 2025 | 16:51 WIB
SinPo.id - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyebut perubahan Undang-Undang (UU) TNI yang diajukan oleh pihak DPR RI diperlukan guna memberikan landasan hukum yang lebih jelas terhadap peran TNI. Tugas TNI harus diatur agar tak melanggar prinsip demokrasi.
Legislator Sampaikan Keprihatinan Ditutupnya PT Sritex dan PHK Ribuan Pekerja
Senin, 03 Maret 2025 | 09:34 WIB
SinPo.id - Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas ditutupnya industri tekstil terbesar se-Asia Tenggara, PT Sritex, dan PHK terhadap ribuan pekerjanya. "Saya menyampaikan keprihatinan mendalam atas penutupan PT Sritex dan dampaknya bagi
Soal PHK Massal, Komnas HAM Minta Hak-hak Pekerja Dilindungi
Minggu, 02 Maret 2025 | 16:56 WIB
SinPo.id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta perusahaan sebisa mungkin tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Komnas HAM juga meminta pemerintah memastikan bahwa hak-hak pekerja yang di-PHK, dilindungi.
DPR Minta Pemerintah Jamin Hak Ribuan Karyawan PT Sritex yang Kena PHK
Minggu, 02 Maret 2025 | 13:51 WIB
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh, meminta Pemerintah menjamin hak-hak ribuan karyawan PT Sritex yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), setelah perusahaan tersebut berhenti beroperasi.
DPR Dorong Kemnaker Selesaikan Regulasi Perlindungan Pekerja Aplikasi
Selasa, 25 Februari 2025 | 20:32 WIB
SinPo.id - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk menyelesaikan regulasi terkait dengan pelindungan pekerja berbasis aplikasi, seperti pengemudi ojek daring dan kurir.
Tempuh Jalur Legal, PMI akan Terjamin Hukum hingga Akses Kesehatannya
Senin, 24 Februari 2025 | 21:03 WIB
SinPo.id - Direktur Jenderal Pemberdayaan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Muh. Fachri mengatakan, pekerja migran Indonesia (PMI) yang menempuh jalur legal melalui skema penempatan program kerja sama antar pemerintah dengan negara tujuan atau Government to Government (G to G),
DPR Apresiasi Kebijakan Prabowo Turunkan Iuran Program JKP untuk Pekerja
Selasa, 18 Februari 2025 | 08:40 WIB
SinPo.id - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengapresiasi beleid baru yang dikeluarkan Presiden Prabowo memberikan manfaat lebih banyak dan luas bagi peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan dengan potongan iuran yang turun bagi pekerja.
GALERI 2 days ago
HUKUM 1 day ago
EKBIS 23 hours ago