Kamis, 18 Desember 2025 | 12:51 WIB

SinPo.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menegaskan pentingnya penguatan data sebagai fondasi utama dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang berbasis bukti (evidence-based policymaking). Karena, dengan belum adanya keselarasan data antarinstansi pemerintah, berpotensi meme

Kamis, 18 Desember 2025 | 14:04 WIB

SinPo.id - Presiden Prabowo Subianto, menargetkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi para pengungsi terdampak bencana dapat rampung dalam waktu sebulan. Ia pun menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemulihan pascabencana, terutama terkait penyediaan tempat

Kamis, 18 Desember 2025 | 14:31 WIB

SinPo.id - Presiden Prabowo Subianto, mengatakan pemerintah akan segera membangun hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatra Barat.  Ia pun memastikan, seluruh hunian tetap untuk warga akan dibangun dengan kualitas yang ba

Kamis, 18 Desember 2025 | 14:25 WIB

SinPo.id - Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatur Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menuai polemik. Dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, regulasi ini justru dapat memukul ekosistem peritel modern hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UM

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:35 WIB

SinPo.id - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentAang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Provinsi DKI Jakarta yang kini memasuki tahap harmonisasi di Kementerian Dalam Negeri menimbulkan kekhawatiran baru di tengah masyarakat dan pelaku usaha kecil.

Kamis, 18 Desember 2025 | 15:56 WIB

SinPo.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengimbau perusahaan agar menerapkan Work From Anywhere (WFA) kepada pekerja/buruh pada 29 hingga 31 Desember 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan mobilitas masyarakat pada masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Kamis, 18 Desember 2025 | 16:13 WIB

SinPo.id - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan meminta agar proses merger Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilakukan secara hati-hati dan berkeadilan, guna melindungi tenaga kerja. Sehingga tidak ada pengurangan pegawai secara masif dalam efisiensi bisnis. Ia pun pemerintah sebagai pemegang saham

Kamis, 18 Desember 2025 | 16:37 WIB

SinPo.id - Pemerintah menetapkan pelaksanaan tugas kedinasan secara adaptif atau flexible working arrangement (FWA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada akhir tahun 2025. Kebijakan ini diterapkan selama tiga hari kerja, yakni Senin hingga Rabu, 29 - 31 Desember 2025. 

Kamis, 18 Desember 2025 | 18:58 WIB

SinPo.id - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyampaikan bahwa negara sangat berterima kepada seluruh pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Karenanya, Presiden Prabowo Subianto pun sudah memerintahkan jajarannya agar d

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:28 WIB

SinPo.id - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) memperkenalkan delapan strategi kebijakan nasional untuk memperluas peluang kerja sekaligus meningkatkan daya saing pekerja migran Indonesia (PMI) di pasar kerja internasional.

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:42 WIB

SinPo.id - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin memberi pesan kepada seluruh pekerja migran agar mengelola keuangan secara baik dan bijak. Karena, gaji yang didapatkan jangan dihabiskan hanya untuk konsumtif.

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:42 WIB

SinPo.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menegaskan komitmennya dalam menjaga keberlangsungan sektor padat karya, termasuk Industri Hasil Tembakau (IHT), yang tengah menghadapi tekanan regulasi. Kebijakan yang terlalu ketat, tumpang tindih, atau tidak proporsional dinilai menjadi pemi

Rabu, 17 Desember 2025 | 09:32 WIB

SinPo.id - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf/Bekraf) menerima laporan statistik ekonomi kreatif dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan kinerja sektor ekraf yang melampaui target nasional. Data BPS mencatatkan jumlah pekerja ekonomi kreatif mencapai 27,4 ju

Rabu, 17 Desember 2025 | 10:47 WIB

SinPo.id - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencatat berbagai capaian strategis sepanjang 2025, terutama dalam upaya memperkuat fondasi usaha mikro nasional menjadi akselerasi agar semakin berkembang pada 2026.

Rabu, 17 Desember 2025 | 13:24 WIB

SinPo.id - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, industri nasional sudah mampu memasok kebutuhan penyelenggaraan haji dan umrah. Mulai dari makanan dan minuman halal, obat-obatan, alat kesehatan, perlengkapan ibadah, busana muslim dan modest fashion, koper da

Rabu, 17 Desember 2025 | 12:36 WIB

SinPo.id - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan kesiapan infrastruktur konektivitas di Provinsi Sumatra Utara dalam rangka mendukung kelancaran arus Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Seluruh upaya difokuskan pada pemulihan pasca bencana banjir dan tanah longsor guna menjamin mobili

Rabu, 17 Desember 2025 | 15:48 WIB

SinPo.id - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor mendorong penguatan kolaborasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah sebagai pelaku hubungan industrial dalam menghadapi perubahan dunia kerja yang semakin dinamis. Kolaborasi sangat penting dalam menjaga hubungan industr

Rabu, 17 Desember 2025 | 18:46 WIB

SinPo.id - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengingatkan, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbeda dengan program-program pembiayaan konvensional umumnya. Karena itu, Bank penyalur jangan meminta agunan kepada pelaku usaha yang mengajukan KUR dengan plafon Rp1 juta

Rabu, 17 Desember 2025 | 20:39 WIB

SinPo.id - Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengusulkan agar regulasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian, tidak lagi berbentuk revisi, tetapi sebagai UU Sistem Perkoperasian Nasional yang baru. Hal ini penting dalam memberikan landasan menyeluruh bagi arah perekonomian Indonesia berbasis got

Rabu, 17 Desember 2025 | 21:56 WIB

SinPo.id - Anggota Komisi IX DPR RI, Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher mendorong agar rencana pemerintah yang segera mengumumkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 harus memberikan kepastian bagi dunia usaha. Paling penting berpihak pada peningkatan kesejahteraan pekerja.