Kelola Keuangan Haji, MUI Usul Bentuk Dewan Pengawas Syariah
Minggu, 16 Maret 2025 | 13:52 WIB
SinPo.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengusulkan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengelolaan dana keuangan haji sebagai penjaminan hukum syariah. Karena, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, tidak ada persyaratan khusus mengenai pemahaman huku
MUI Ingatkan Jangan Cari Keuntungan dalam Pengelolaan Haji
Minggu, 16 Maret 2025 | 12:46 WIB
SinPo.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan Kementerian Agama (Kemenag) tidak bertindak sebagai 'agen travel' untuk mencari keuntungan dalam pengelolaan haji, tetapi negara hadir berorientasi nirlaba dan publik service.
BPKH Sudah Transfer Rp14 Triliun ke Kemenag sebagai Dana Persiapan Haji
Minggu, 09 Maret 2025 | 13:14 WIB
SinPo.id - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah mengirim dana sebesar Rp 14 triliun kepada Kementerian Agama (Kemenag) untuk persiapan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M di Mina.
Legislator Paparkan Sejumlah Aspek dalam Revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Kamis, 27 Februari 2025 | 22:58 WIB
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid, memaparkan berbagai aspek dalam Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Mulai dari asrama haji, petugas haji, hingga investasi dana haji di Arab Saudi.
BPKH Minta Dukungan Muhammadiyah untuk Penguatan Pengelolaan Keuangan Haji
Kamis, 27 Februari 2025 | 12:56 WIB
SinPo.id - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyambangi kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Jakarta, dalam rangka memperkuat sinergi pengelolaan dana haji agar semakin profesional, transparan, dan memberikan manfaat lebih luas bagi umat Islam di Indonesia.
Legislator: Revisi UU Penyelenggaraan Haji Bisa Menyerupai Penyusunan Regulasi Baru
Selasa, 25 Februari 2025 | 10:26 WIB
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, mengungkapkan revisi undang-undang (UU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di tingkat Panitia Kerja (Panja) cukup signifikan, bahkan bisa menyerupai penyusunan undang-undang baru. "Ya, poinnya banyak. Ini termasuk (
MUI Minta BPKH Lebih Transparan dalam Pengelolaan Dana Abadi Umat
Selasa, 11 Februari 2025 | 22:32 WIB
SinPo.id - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud menegaskan pentingnya pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk meningkatkan kesejahteraan jamaah haji dan umat secara luas.
KPK Dampingi Penyelenggaraan Haji 2025, Komnas Haji: Sudah Tepat Mencegah Korupsi
Jumat, 24 Januari 2025 | 12:35 WIB
SinPo.id - Ketua Komisi Nasional Haji (Komnas Haji) Mustolih Siradj mengapresiasi inisiatif Kementerian Agama (Kemenag) yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta pendampingan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025.
KPK Bahas Pengelolaan Ibadah Haji 2025 dengan Kemenag dan BPH
Kamis, 23 Januari 2025 | 16:56 WIB
SinPo.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan audiensi dengan Kementerian Agama (Kemenag), Badan Penyelenggara Haji (BPH), dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Kamis, 23 Januari 2025.
Anggota DPR Dorong BPKH Aktif dalam Diskusi Pemanfaatan Nilai Manfaat Dana Haji
Jumat, 17 Januari 2025 | 10:21 WIB
SinPo.id - Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyoroti tiga poin penting terkait peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Salah satunya mendorong BPKH untuk terlibat aktif dalam diskusi mengenai pemanfaatan nilai manfaat dana haji.
POLITIK 2 days ago
PERISTIWA 8 hours ago
PERISTIWA 1 day ago
PERISTIWA 23 hours ago
PERISTIWA 20 hours ago
OLAHRAGA 1 day ago
PERISTIWA 6 hours ago