BPKH Minta Dukungan Muhammadiyah untuk Penguatan Pengelolaan Keuangan Haji

Laporan: Tio Pirnando
Kamis, 27 Februari 2025 | 12:56 WIB
BPKH mengunjungi kantor PP Muhammadiyah. (SinPo.id/dok. BPKH)
BPKH mengunjungi kantor PP Muhammadiyah. (SinPo.id/dok. BPKH)

SinPo.id - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyambangi kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Jakarta, dalam rangka memperkuat sinergi pengelolaan dana haji agar semakin profesional, transparan, dan memberikan manfaat lebih luas bagi umat Islam di Indonesia. 

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah berharap, Muhammadiyah  memberi dukungan terhadap upaya peningkatan pengelolaan dana haji yang lebih profesional dan diterima baik oleh masyarakat serta para pemangku kebijakan. 

"Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan dana haji dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta membawa manfaat yang nyata bagi umat Islam di Indonesia," ujar Fadlul dalam keterangannya, Kamis, 27 Februari 2025. 

Dalam kunjungan ini, Fadlul didamping Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf, Harry Alexander dan Arief Mufraini. Mereka diterima oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir didampingi Bendahara Umum PP Muhammadiyah sekaligus Dirjen Haji dan Umroh Hilman Latief serta Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Izzul Muslimin.

Fadlul memastikan komitmen BPKH untuk terus meningkatkan tata kelola dana haji agar lebih profesional dan berkeadilan. 

Karenanya, kunjungan ini menjadi langkah strategis dalam membangun sinergi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi Islam seperti Muhammadiyah. 

"Ini untuk memastikan bahwa manfaat dari pengelolaan dana haji dapat dirasakan oleh seluruh umat Islam di Indonesia," ucapnya. 

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menekankan pentingnya pengelolaan dana haji secara produktif sesuai dengan regulasi yang berlaku.

 Ia menyoroti perlunya kajian yang lebih mendalam dengan melibatkan seluruh stakeholder sehingga BPKH dapat terus memperbaiki dan memperkuat sistem pengelolaan keuangan Haji yang lebih adil.

"Selain untuk menciptakan ekosistem haji yang berkeadilan, penguatan sistem juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat khususnya umat Islam yang akan menitipkan dana haji mereka ke BPKH," kata Haedar.

BERITALAINNYA