Selasa, 25 Maret 2025 | 05:02 WIB

SinPo.id -  Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, mengungkapkan bahwa pemungutan suara ulang (PSU) yang dilaksanakan pada Sabtu, 22 Maret 2025, di empat kabupaten telah berjalan dengan lancar dan tertib. PSU ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Senin, 10 Maret 2025 | 14:13 WIB

SinPo.id - Anggota Komisi II DPR RI, Wahyudin Noor Aly (Goyud), menyampaikan sejumlah perhatian terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, khususnya menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa daerah.

Kamis, 06 Maret 2025 | 10:16 WIB

SinPo.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menilai tak masalah jika pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah digelar saat bulan Ramadan atau menjelang Idulfitri. Terpenting, pengawasan saat pelaksanaan dilakukan dengan baik.

Kamis, 06 Maret 2025 | 04:09 WIB

SinPo.id -  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan dukungannya terhadap usulan syarat calon legislatif (caleg) yang harus berasal dari daerah pemilihan (dapil) setempat atau "akamsi" (anak kampung sini). Hal ini merespons gugatan sejumlah mahasiswa ke Mahkamah Konstitusi (MK) terk

Rabu, 05 Maret 2025 | 14:58 WIB

SinPo.id - Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah merupakan putusan yang berani dan tepat.

Selasa, 04 Maret 2025 | 10:45 WIB

SinPo.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan bahwa hampir seluruh pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pilkada 2024 di 24 daerah akan dilaksanakan setelah Idul Fitri 2025. 

Sabtu, 01 Maret 2025 | 04:22 WIB

SinPo.id -  Anggota Komisi II DPR RI, Edi Oloan Pasaribu, menyoroti berbagai persoalan terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mempertanyakan ketidakcermatan KPU dalam memverifikasi syarat calon kepala daerah, yang menyebabkan 24 daerah harus menggelar PS

Kamis, 27 Februari 2025 | 21:30 WIB

SinPo.id - Komisi II DPR RI menaksir perkiraan biaya yang digelontorkan untuk menggelar Pemungutan Suara Uang (PSU) di sejumlah daerah mencapai hampir Rp1 triliun. Kesiapan biaya pelaksanaan coblos ulang itu buntut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala D

Kamis, 27 Februari 2025 | 18:05 WIB

SinPo.id -  Anggota Komisi II DPR RI, Wahyudin Noor Aly, menyatakan putusan Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Mahkamah Konstitusi tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024, harus menjadi catatan bagi penyelenggara pemilihan umum baik KPU maupun Bawaslu. Noor Aly biasa dipanggil Goyud