Pemerintah Tegaskan Komitmen Menjaga Kebebasan Pers Tanggapi Insiden Teror di Tempo
Senin, 24 Maret 2025 | 03:36 WIB
SinPo.id - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kebebasan pers di Indonesia, terutama setelah insiden teror yang dialami oleh kantor redaksi Media Tempo. Teror berupa pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke kantor Tempo mendapat p
HPN 2025, Ketua DPR Harap Pers Terus Jaga Demokrasi
Minggu, 09 Februari 2025 | 11:41 WIB
SinPo.id - Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pers dapat terus melakukan perannya dalam menjaga demokrasi. Hal itu ia sampaikan dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN), yang jatuh pada hari ini, Minggu, 9 Februari 2025.
HPN 2025, Muhammadiyah Harap Pers Jalankan Fungsi secara Utuh
Sabtu, 08 Februari 2025 | 21:52 WIB
SinPo.id - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan selamat Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari 2025. Peringatan tersebut dimaknai sebagai wujud penghargaan atas peran pers dalam mencerdaskan bangsa dan menjaga demokrasi Indonesia.
Demokrat: Masih Terlalu Dini Bicara Figur Capres untuk Pemilu 2029
Jumat, 10 Januari 2025 | 23:21 WIB
SinPo.id - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menilai masih dini untuk membicarakan figur untuk Pemilu 2029. Apalagi, putusan penghapusan presidential threshold belum dibahas secara detail oleh Legislatif.
Fraksi Demokrat Belum Bicara Khusus Soal Presidential Threshold
Jumat, 10 Januari 2025 | 22:54 WIB
SinPo.id - Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Herman Khaeron menyebut fraksinya belum membicarakan secara khusus mengenai penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold).
Pengamat: Putusan MK Hapus Presidential Threshold Perluas Peluang Demokrasi
Sabtu, 04 Januari 2025 | 01:21 WIB
SinPo.id - Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos, memberikan pandangan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau Presidential Threshold (PT).
Wamendagri Tegaskan Revisi UU Pemilu dan Pilkada Mengacu pada Putusan MK
Kamis, 02 Januari 2025 | 22:38 WIB
SinPo.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan penghormatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen merupakan hal penting.
Puji Putusan MK, KSPI: Kini Buruh Pabrik Punya Peluang Jadi Capres
Kamis, 02 Januari 2025 | 20:17 WIB
SinPo.id - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen. Karena, lewat putusan ini memungkinkan seluruh partai politik peserta Pem
MK Resmi Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden 20 Persen
Kamis, 02 Januari 2025 | 19:33 WIB
SinPo.id - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) 20 persen, sebagaimana tercantum dalam 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pemohon perkara ini yaitu Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan, mahasiswa Fa
Pemikiran Politik Dellar Noer Perkuat Peran Bawaslu Jaga Demokrasi
Jumat, 20 Desember 2024 | 21:46 WIB
SinPo.id - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Puadi menyebut, pemikiran politik Deliar Noer yang merupakan seorang ahli politik Islam, memberikan kontribusi signifikan dalam memahami demokrasi yang ideal, khususnya dalam konteks pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Indonesia.
HUKUM 2 days ago
GALERI 2 days ago
BONGKAR 2 days ago
PERISTIWA 2 days ago
HUKUM 14 hours ago
HUKUM 12 hours ago