BRIN Ingatkan Hasil Penelitian Harus Berdampak Luas Dan Bermanfaat Bagi Masyarakat

SinPo.id - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengatakan, hasil penelitian harus dapat menjadi bahan masukan kebijakan pemerintah agar berdampak dan memberi manfaat seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat. 

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BRIN saat menjadi narasumber Webinar ‘Sinergi Memperkuat Riset dan Inovasi Nasional’ yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia yang dilaksanakan secara daring, Sabtu (28/8).

Handoko mengatakan, saat ini BRIN fokus berperan sebagai pendukung utama kebijakan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama kebijakan pemerintah. 

Dirinya mengungkapkan, BRIN membuka peluang yang sebesar-besarnya untuk kolaborasi kegiatan bagi kementerian dan lembaga yang fokus pada dukungan atas aspek riset dan kajian ilmiah. 

Oleh karena itu, Handoko menyebutkan perlu dibentuk skema yang tepat antara BRIN dengan kementerian dan lembaga pada kondisi khusus sebagai pengguna jasa BRIN untuk memfasilitasi kebutuhan penelitian dan kajian ilmiah.

“BRIN memiliki sumber daya manusia (SDM) yakni para periset dan infrastruktur riset terintegrasi yang dapat diarahkan dan dimanfaatkan untuk mengakomodasi kebutuhan riset. Jadi BRIN dapat melakukan peminjaman sementara sumber daya manusia yang ada kepada kementerian/lembaga untuk melakukan riset yang akan ditugaskan pada unit di kementerian dan lembaga yang membutuhkan, untuk mendukung keperluan kementerian dan lembaga,” ujar Handoko.

Lebih lanjut, Handoko memaparkan arah pembangunan ekosistem riset dan inovasi Indonesia ke depan yaitu:

1.    Konsolidasi sumber daya (manusia, infrastruktur, anggaran iptek untuk meningkatkan critical mass, kapasitas dan kompetensi riset Indonesia untuk menghasilkan invensi dan inovasi sebagai pondasi utama Indonesia Maju 2045,

2.    Menciptakan ekosistem riset sesuai standar global yang terbuka (inklusif) dan kolaboratif bagi semua pihak (akademisi, industri, komunitas, dan pemerintah), dan

3.    Menciptakan pondasi ekonomi berbasis riset dan inovasi yang kuat, serta berkesinambungan dengan memfokuskan pada Digital Green Blue Economy.

“Arah kebijakan dan strategi nasional pembangunan iptek 2020-2024 akan berfokus pada peningkatan akselerasi ekosistem riset dan inovasi. Lalu peningkatan jumlah dan kualitas belanja litbang, prioritas rencana induk riset nasional, yang diharapkan bisa langsung bermanfaat untuk masyarakat,” jelas Handoko.

Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Dirjen Dikti, Kemendikbudristek) Nizam mendorong penguatan implementasi Kampus Merdeka di perguruan tinggi. 

Nizam menyebutkan penguatan implementasi Kampus Merdeka di perguruan tinggi dapat membuktikan bahwa lulusan dari perguruan tinggi merupakan lulusan yang unggul dan sangat dinanti oleh dunia kerja dan masyarakat luas. 

Program Kampus Merdeka memberikan peluang bagi mahasiswa untuk dapat mengambil satu semester lintas program studi dan dua semester untuk experiental learning yang mencakup delapan kegiatan Kampus Merdeka, yaitu pertukaran mahasiswa, magang, mengajar di sekolah, penelitian, proyek kemanusiaan, kewirausahaan mahasiswa, proyek mandiri, dan proyek membangun desa.

“Kampus Merdeka bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengalaman dan kompetensi yang memang akan terhubung dengan kebutuhan dunia kerja dan dinamika era revolusi industri. Dengan delapan kegiatan Kampus Merdeka tersebut diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang dicita-citakan bersama,” papar Nizam.

Narasumber selanjutnya Kepala Badan Litbang Kementerian Dalam Negri Agus Fatoni mengatakan iklim inovasi di daerah juga perlu didorong, hal ini demi mendorong pembangunan daerah yang berbasis riset. Fatoni berharap agar koordinasi dan sinergi riset dari pemerintah pusat ke daerah semakin diperkuat untuk menghasilkan inovasi yang unggulan, termasuk tentang kebijakan penelitiannya. 

Menurut Agus, budaya inovasi juga harus didorong agar keunggulan-keunggulan daerah mampu berkembang sesuai dengan potensi terbaik yang dimiliki. 

“Inovasi daerah merupakan upaya untuk mencapai tujuan utama penerapan otonomi daerah, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Sebab, pemerintah daerah memiliki keterbatasan, sehingga perlu didukung melalui penerapan inovasi,” jelas Kepala Badan Litbang Kemendagri Agus Fatoni.

Dalam kesempatan tersebut turut hadir secara daring Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia Bahtiar Baharuddin, dan Aprilia Putri yang bertindak sebagai moderator. 

Webinar yang diselengarakan oleh MIPI ini di ikuti lebih dari 800 peserta dari berbagai daerah di Indonesia.