Minggu, 16 Februari 2025 | 12:13 WIB

SinPo.id - Partai Buruh akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Senin besok, 17 Februari 2025, di Hotel Tavia, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Acara akan dihadiri ribuan kader, konfederasi serikat buruh, serikat petani Indonesia, serta organisasi pekerja informal dan kerakyatan lainny

Sabtu, 18 Januari 2025 | 09:21 WIB

SinPo.id - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal (Kang Cucun) menilai penghapusan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dapat melahirkan persoalan baru. Salah satunya, kelebihan fraksi-fraksi kecil di Parlemen.

Jumat, 17 Januari 2025 | 17:58 WIB

SinPo.id - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendukung ambang batas Parlemen atau Parliamentary Threshold sebesar 4 persen dihapus. Penghapusan syarat itu penting agar hak pilih masyarakat bisa tersalurkan.

Selasa, 14 Januari 2025 | 12:12 WIB

SinPo.id - PKS mendukung penggabungan undang-undang (UU) yang berkaitan seperti UU Pemilu dengan UU Pilkada. Penggabungan dengan pola omnibus dinilai dapat membuat satu kesatuan dalam pembahasan.

Selasa, 14 Januari 2025 | 11:27 WIB

SinPo.id - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mendukung opsi pembahasan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen menggunakan sistem omnibus law. Langkah ini dinilai bisa menghindari konflik.

Selasa, 14 Januari 2025 | 10:06 WIB

SinPo.id - Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) berpeluang membatalkan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar empat persen suara sah nasional.

Jumat, 10 Januari 2025 | 23:21 WIB

SinPo.id - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menilai masih dini untuk membicarakan figur untuk Pemilu 2029. Apalagi, putusan penghapusan presidential threshold belum dibahas secara detail oleh Legislatif.

Jumat, 10 Januari 2025 | 22:54 WIB

SinPo.id - Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Herman Khaeron menyebut fraksinya belum membicarakan secara khusus mengenai penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold).

Rabu, 08 Januari 2025 | 17:23 WIB

SinPo.id - Partai Buruh menyatakan bahwa tidak ada urgensi untuk melakukan revisi terhadap aturan ambang batas pencalonan presiden setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilkada 2024.