Kamis, 27 Maret 2025 | 13:59 WIB

SinPo.id - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum.

Selasa, 25 Maret 2025 | 12:59 WIB

SinPo.id -  Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) menolak aturan yang melarang siaran langsung persidangan dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketua Umum Iwakum, Irfan Kamil menegaskan bahwa dalam suatu persidangan terdapat asas terbuka untuk umum. Kamil menyatakan, peny

Jumat, 14 Maret 2025 | 11:32 WIB

SinPo.id - Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mengatakan pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran harus berfokus pada aturan yang lebih adil dan ramah.

Kamis, 13 Maret 2025 | 23:45 WIB

SinPo.id - Anggota Komisi I DPR RI Andina Thresia Narang mengatakan saat ini pihaknya sedang mempersiapkan Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran. Salah satu fokus dalam revisi itu, yakni pengawasan pada media sosial (medsos) dan konten kreator yang sampai saat ini batasannya masih belum ada.

Senin, 10 Maret 2025 | 16:26 WIB

SinPo.id - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyoroti pentingnya pengaturan terkait publisher rights atau hak penerbit sesuai dengan Perpres Nomor 32 Tahun 2024. Pemerintah didorong untuk segera mengaktifkan dan mengoptimalisasikan Komite Pelaksana yang diamanatkan dalam Perpres tersebu

Kamis, 06 Maret 2025 | 16:52 WIB

SinPo.id - "Mereka yang tidak mengingat masa lalu, akan dihukum untuk mengulangi hal yang sama." - George Santyana (filsuf Spanyol) 

Kamis, 06 Maret 2025 | 13:02 WIB

SinPo.id - Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) berkolaborasi dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) sebagai langkah strategis dalam pengembangan ekonomi kreatif. Kolaborasi itu bertepatan dengan peluncuran Program Musicpreneur oleh RRI yang bertujuan mendukung i

Kamis, 27 Februari 2025 | 22:27 WIB

SinPo.id - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI melaksanakan sosialisasi Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Nomor 1 Tahun 2025, yang berisi pedoman pelaksanaan siaran selama bulan Ramadan. 

Senin, 17 Februari 2025 | 16:18 WIB

SinPo.id - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah segera mengeksekusi program-program kerakyatan sebagaimana yang telah diagendakan. Pelaksanaan program itu penting agar masyarakat segera merasakan manfaatnya.