Trump Umumkan Tarik Impor Baru, Legislator Demokrat Dorong Pemerintah RI Antisipasi Dampaknya

Laporan: Tim Redaksi
Kamis, 03 April 2025 | 12:13 WIB
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan. (SinPo.id/Dok. Pribadi)
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan. (SinPo.id/Dok. Pribadi)

SinPo.id - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan mendorong pemerintah RI mengantisipasi dampak dan merekomendasikan solusi dalam merespons kebijakan tarif impor baru yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. 

Dalam daftar yang diumumkan Trump pada Rabu, 2 April 2025, Indonesia kena tarif impor 32 persen.

Ia bilang, pemerintah harus segera mengambil langkah antisipasi dan mencarikan solusi atas dampak kebijakan Trump ini. 

Pasalnya, menurutnya, penerapan tarif ini berpotensi memengaruhi dinamika perdagangan internasional dan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia.

"Kami mendorong pemerintah segera mengantisipasi dampak perang tarif ini, sekaligus mencarikan solusi-solusi mengantisipasi dampak perang tarif ini," kata Marwan dalam keterangannya pada Kamis, 3 Maret 2025.

Ia mengakui, kebijakan Trump ini menimbulkan kekhawatiran bagi ekonomi Indonesia karena dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah, harga emas, dan neraca perdagangan dengan AS. 

Menurutnya, berbagai produk ekspor utama Indonesia seperti mesin dan peralatan listrik, garmen, lemak dan minyak nabati, alas kaki, serta produk hewan air bisa mengalami penurunan daya saing akibat meningkatnya tarif impor di pasar AS. 

"Peningkatan tarif ini akan menyebabkan harga barang asal Indonesia menjadi lebih mahal di pasar AS, yang berpotensi mengurangi daya saing produk-produk tersebut," kata Marwan.

"Padahal, industri pengolahan yang banyak bergantung pada ekspor ini menyerap sekitar 13,28 persen tenaga kerja Indonesia pada tahun 2023, sehingga dampak dari kebijakan ini dapat dirasakan oleh jutaan pekerja di sektor tersebut," imbuhnya.

Di sisi lain, Marwan menilai, riset yang dilakukan oleh Economist Intelligence Unit (EIU) memperkirakan dampak kebijakan Trump terhadap Indonesia tidak akan sebesar dampak yang dirasakan oleh negara-negara Asia Pasifik lainnya seperti China, Jepang, dan Vietnam. 

Ia pun menjelaskan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Amerika Serikat mengalami defisit neraca perdagangan dengan Indonesia pada tahun 2023 dan 2024 berturut turut  sebesar 11,97 miliar dolar AS dan 16,08 miliar dolar AS, yang masih lebih kecil dibandingkan dengan defisit yang dialami AS terhadap China, Jepang, dan Vietnam. 

Meski dampak langsung terhadap Indonesia kemungkinan tidak sebesar negara lain, menurut Marwan, tetap ada potensi dampak tidak langsung yang juga perlu diwaspadai. 

"Jika ekspor dari negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti China dan Jepang ke AS menurun akibat kebijakan ini, maka permintaan mereka terhadap produk Indonesia juga dapat ikut menurun. Hal ini berisiko menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri yang bergantung pada rantai pasok global," tutur Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu.

Ia pun menyarankan, pemerintah mengadopsi langkah-langkah strategis guna memitigasi dampak negatif dari kebijakan tarif timbal balik AS. Salah satunya, mendiversifikasi pasar ekspor, mengurangi ketergantungan pada AS dengan memperluas hubungan dagang dengan negara-negara lain. 

Marwan berkata, perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara potensial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengamankan pasar alternatif bagi produk-produk ekspor Indonesia. 

Selain itu, lanjutnya, kebijakan insentif pajak dan subsidi dapat diberikan kepada industri-industri yang terkena dampak untuk meningkatkan daya saing dan menjaga stabilitas sektor manufaktur.

Di sektor keuangan, ia memandang, stabilitas nilai tukar rupiah juga perlu dijaga melalui kebijakan moneter yang adaptif. 

Menurutnya, Bank Indonesia dapat mengoptimalkan cadangan devisa dan menerapkan kebijakan intervensi pasar guna menghindari gejolak yang berlebihan. 

"Dalam forum bilateral, pemerintah Indonesia juga dapat bernegosiasi dengan AS untuk memperoleh pengecualian tarif bagi beberapa produk ekspor utama atau memperbarui program Generalized System of Preferences (GSP) guna mempertahankan akses istimewa ke pasar AS," katanya.

Marwan menambahkan risiko yang ditimbulkan dari kebijakan Trump ini masih dapat dikelola dengan langkah-langkah mitigasi yang tepat meski membawa tantangan baru bagi ekonomi Indonesia.

“Dengan pendekatan yang mencakup diversifikasi pasar, kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif, serta diplomasi perdagangan yang proaktif, saya yakin Indonesia dapat tetap menjaga stabilitas ekonomi dan mempertahankan pertumbuhan di tengah dinamika perdagangan global yang semakin kompleks,” pungkas Marwan.