Sikapi Tarif Trump, Pemerintah Kumpulkan Asosiasi Pengusaha Besok

Laporan: Tio Pirnando
Minggu, 06 April 2025 | 20:37 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (SinPo.id/ Galuh Ratnatika)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (SinPo.id/ Galuh Ratnatika)

SinPo.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah, besok Senin, 7 April 2025, akan mengundang para asosiasi pelaku usaha dalam forum sosialisasi dan penjaringan masukan terkait kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS). 

"Besok seluruh industrinya akan diundang untuk mendapatkan masukan terkait dengan ekspor mereka dan juga terkait dengan hal-hal yang perlu kita jaga terutama sektor padat karya," kata Airlangga dalam keterangannya, Minggu, 6 April 2025. 

Adapun Presiden AS Donald Trump, pada Rabu lalu, 2 April 2025, mengumumkan kebijakan tarif tambahan atau resiprokal tariffs bagi negara-negara yang memiliki surplus dagang dengan AS. Termasuk impor dari Indonesia yang terdampak tarif 32 persen.

Menurut Airlangga, koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk asosiasi pelaku usaha, sangat penting untuk memastikan bahwa suara industri dalam negeri turut menjadi bagian dari proses perumusan strategi kebijakan. 

Kajian dan perhitungan terus dilakukan secara mendalam terhadap implikasi fiskal dari berbagai langkah kebijakan yang tengah dipertimbangkan. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal serta menjaga stabilitas APBN dalam jangka menengah dan panjang.

"Ini masih dinamis dan masih perlu working group untuk terus bekerja, Bapak Presiden minta kita bersurat sebelum tanggal 9 April 2025. Namun teknisnya, tim terus bekerja untuk melakukan dalam payung deregulasi sehingga ini merespons dan menindaklanjuti daripada Sidang Kabinet yang lalu di bulan Maret," ungkapnya. 

Selain itu, pemerintah juga mencermati potensi dampak kebijakan tarif terhadap sejumlah sektor industri padat karya berorientasi ekspor, seperti industri apparel dan alas kaki. 

Sektor-sektor tersebut dinilai rentan terhadap fluktuasi pasar global, sehingga pemerintah perlu memberikan dukungan melalui berbagai insentif yang tepat sasaran untuk menjaga daya saing dan keberlangsungan usaha.

Tak hanya merespons kebijakan tarif baru AS, pemerintah juga menyiapkan langkah strategis menyambut pembukaan pasar Eropa yang juga penting karena merupakan pasar terbesar kedua setalah China dan AS.

"Ini juga bisa kita dorong, sehingga kita punya alternatif market yang lebih besar," tukas Airlangga.