Rabu, 05 Maret 2025 | 17:15 WIB

SinPo.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyebut rumusan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu memberikan perhatian serius terhadap masalah politik uang. Persoalan ini juga dinilai penting diperbaiki selain perihal teknis dalam sistem kepemiluan di Tana

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:52 WIB

SinPo.id - Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha menyebut pemisahan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perlu diatur dalam Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).

Jumat, 31 Januari 2025 | 12:54 WIB

SinPo.id - Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyebut penguatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI perlu diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:07 WIB

SinPo.id - Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Politik atau revisi UU Pemilu maupun UU Pilkada masih menunggu putusan Rapat Pimpinan (Rapim) DPR RI.

Kamis, 23 Januari 2025 | 22:43 WIB

SinPo.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengungkapkan lembaganya akan memberikan masukan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada, khususnya terkait dengan sanksi yang lebih tegas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparatur desa yang terlibat dalam proses pemilihan.

Sabtu, 18 Januari 2025 | 11:22 WIB

SinPo.id - Partai Golkar mendorong perbaikan sistem politik dan demokrasi dilakukan melalui revisi UU Pemilu, Pilkada, hingga partai politik (parpol). Seluruh fraksi di DPR diminta mulai membicarakan agenda pembahasan revisi payung hukum tersebut.

Rabu, 08 Januari 2025 | 17:23 WIB

SinPo.id - Partai Buruh menyatakan bahwa tidak ada urgensi untuk melakukan revisi terhadap aturan ambang batas pencalonan presiden setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilkada 2024. 

Selasa, 07 Januari 2025 | 14:05 WIB

SinPo.id - Wakil Ketua DPR RI Dasco menegaskan lembaganya segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen. Legislatif segera melakukan kajian-kajian.

Minggu, 05 Januari 2025 | 19:50 WIB

SinPo.id - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menegaskan, pihaknya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan ambang batas atau Presidential Threshold (PT) minimal 20 persen kursi DPR sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.