Rabu, 05 Maret 2025 | 17:15 WIB

SinPo.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyebut rumusan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu memberikan perhatian serius terhadap masalah politik uang. Persoalan ini juga dinilai penting diperbaiki selain perihal teknis dalam sistem kepemiluan di Tana

Sabtu, 15 Februari 2025 | 20:24 WIB

SinPo.id - Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi dalam penanganan pelanggaran Pemilu dan Pilkada, terutama terkait perbedaan batas waktu dan mekanisme penyelesaian pelanggaran antara kedua ajang demokrasi tersebut. 

Kamis, 30 Januari 2025 | 21:25 WIB

SinPo.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyatakan bahwa penghentian pemberian bantuan sosial (bansos) selama tahapan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) memberikan dampak positif, terutama dalam mengurangi potensi konflik. 

Sabtu, 18 Januari 2025 | 20:10 WIB

SinPo.id - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa dan memutuskan Perkara Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2024 dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan amanah konstitusional. 

Jumat, 10 Januari 2025 | 23:21 WIB

SinPo.id - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menilai masih dini untuk membicarakan figur untuk Pemilu 2029. Apalagi, putusan penghapusan presidential threshold belum dibahas secara detail oleh Legislatif.

Jumat, 10 Januari 2025 | 22:54 WIB

SinPo.id - Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Herman Khaeron menyebut fraksinya belum membicarakan secara khusus mengenai penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold).

Rabu, 08 Januari 2025 | 17:23 WIB

SinPo.id - Partai Buruh menyatakan bahwa tidak ada urgensi untuk melakukan revisi terhadap aturan ambang batas pencalonan presiden setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilkada 2024. 

Sabtu, 04 Januari 2025 | 11:14 WIB

SinPo.id - Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menekankan partainya tetap setia mendukung Presiden RI Prabowo Subianto usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus ambang batas persentase minimal pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold).

Jumat, 03 Januari 2025 | 11:54 WIB

SinPo.id - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan, pemerintah menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan ketentuan Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait aturan syarat ambang batas  pencalonan presiden dan waki