Wamendagri Ungkap Penghentian Bansos saat Pemilu Terbukti Kurangi Potensi Konflik

SinPo.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyatakan bahwa penghentian pemberian bantuan sosial (bansos) selama tahapan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) memberikan dampak positif, terutama dalam mengurangi potensi konflik. 

Menurut Bima Arya, langkah ini terbukti mampu menurunkan jumlah laporan yang berkaitan dengan bantuan sosial dan meminimalisir ketegangan antara peserta Pemilu dan masyarakat.

Hal itu ungkapkan Bima Arta usai menghadiri acara Ekspose Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) yang diselenggarakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, Kamis, 30 Januari 2025

"Berkurangnya konflik-konflik aduan karena bansos itu sangat terlihat. Menghentikan pemberian bansos saat Pemilu mengurangi potensi gesekan yang biasanya terjadi," ujar dia. 

Bima Arya yang juga merupakan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) menyebutkan bahwa sebelumnya banyak pihak yang khawatir terkait pemberian bansos bisa mempengaruhi preferensi pemilih terhadap partai politik atau calon tertentu. 

"Tadinya semua khawatir akan disiram bansos, tapi dengan penghentian itu, potensi konflik menurun," ungkap dia. 

Kendati demikian, Bima Arya menegaskan bahwa meskipun penghentian bansos dapat meredakan ketegangan, pemerintah dan penyelenggara Pemilu harus tetap mengawasi potensi adanya praktik politik uang. 

"Pemberian bansos adalah salah satu bentuk, namun masih banyak bentuk-bentuk lain yang harus kita waspadai," kata Bima Arya. 

Dia pun menekankan bahwa ke depan, upaya untuk menjaga agar Pemilu tetap bebas dari politik uang harus diperkuat, agar integritas proses pemilihan dapat terjaga dengan baik.