Jumat, 14 Maret 2025 | 13:45 WIB

SinPo.id -  

Jumat, 14 Maret 2025 | 11:55 WIB

SinPo.id - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengungkapkan, sebanyak 95 persen lebih pekerja migran Indonesia yang mendapat masalah di negara tujuan, adalah mereka yang berangkat melalui jalur nonprosedural atau ilegal. 

Selasa, 28 Januari 2025 | 04:04 WIB

SinPo.id -  Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ke-26, ribuan buruh dari Jabodetabek yang tergabung dalam FSPMI dan Partai Buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada 6 Februari 2025. Diperkirakan, aksi ini akan dihadi

Rabu, 11 Desember 2024 | 21:02 WIB

SinPo.id - Pemerintah Kota Jakarta Barat berkomitmen memberikan pelatihan kerja kepada ratusan warga yang sebelumnya tinggal di kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Jakarta Barat, setelah mereka dipindahkan ke rumah susun (rusun). 

Rabu, 20 November 2024 | 13:37 WIB

SinPo.id - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) mengajak semua pihak untuk mengawal Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) dan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang masuk daftar program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 hingga menj

Selasa, 19 November 2024 | 16:55 WIB

SinPo.id - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bakal mulai melakukan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) prioritas yang telah ditugaskan ke pihaknya mulai akhir November 2024.

Selasa, 19 November 2024 | 14:09 WIB

SinPo.id - DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta publik untuk berpartisipasi mengawal usulan rancangan undang-undang (RUU). Khususnya, yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Selasa, 19 November 2024 | 13:06 WIB

SinPo.id - DPR RI resmi menetapkan 41 Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Payung hukum yang disahkan itu dari mulai RUU Pemilu hingga Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Selasa, 29 Oktober 2024 | 19:59 WIB

SinPo.id - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Iman Sukri menyebut regulasi yang ada di Indonesia saat ini terlalu banyak. Bahkan undang-undang yang berlaku di Tanah Air sudah berlebihan hingga membuat fungsi monitoring legislasi tidak berjalan baik.