Senin, 15 Mei 2023 | 20:39 WIB

Melihat sembilan pendaftar bakal calon anggota DPD RI dari DIY, masyarakat Jogja harusnya optimis. Optimis karena muncul beberapa calon-calon baru, muda, memiliki track record atau rekam jejak sebagai tokoh ormas, yang ormasnya memiliki basis kultur atau keagamaan yang jelas.

Senin, 15 Mei 2023 | 18:34 WIB

SinPo.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menerima 25 berkas pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan (Dapil) DKI Jakarta.

Selasa, 09 Mei 2023 | 05:57 WIB

SinPo.id -  Dalam tahapan pencalonan jalur perseorangan bakal calon anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI, Bawaslu telah menangani sebanyak 81 permohonan sengketa proses pemilu. Jumlah permohonan tersebut tersebar di 18 provinsi yang terdiri dari tahap awal verifikasi dan tahap hasil penyele

Jumat, 05 Mei 2023 | 15:58 WIB

SinPo.id - Jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat (JPPR) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu agar tidak kecolongan dalam proses verifikasi administrasi persyaratan bakal calon anggota DPD RI. Pasalnya, dari hasil pemantauan JPPR masih banyak calon anggota DPD yang berlatar belakang seb

Selasa, 02 Mei 2023 | 16:11 WIB

SinPo.id - Sebanyak 14 bakal calon (bacalon) anggota DPD telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari pertama pendaftaran untuk Pemilu 2024. Jumlah itu tercatat pada rekap hingga pukul 16.00 WIB, Senin, 1 Mei 2023.

Minggu, 30 April 2023 | 18:56 WIB

SinPo.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tegaskan bakal calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota pada Pemilu Serentak 2024 harus mendapat persetujuan pengurus pusat partai politik (Parpol).

Minggu, 30 April 2023 | 16:02 WIB

SinPo.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi membuka pendaftaran bakal calon anggota legislatif (Caleg) untuk Pemilu Serentak 2024 mulai tanggal 1 hingga 14 Mei 2023.

Sabtu, 11 Maret 2023 | 02:24 WIB

SinPo.id -  Seorang mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI. Namun, mantan narapidana itu harus sudah memenuhi syarat administrasi seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XIX/2023 terkait calon anggota DPD yang berstatus mantan narapidana. 

Selasa, 24 Juli 2018 | 11:34 WIB

Jakarta, sinpo.id - Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak boleh diisi oleh pengurus partai politik. Sebelumnya uji materi yang diajukan oleh Muhammad Hafidz terkait syarat menjadi anggota DPD yang diatur dalam pasal 182 huruf ( I ) UU Nomor 7 Tahun 2017 tenta