Bakal Calon DPD RI dari DIY

Melihat sembilan pendaftar bakal calon anggota DPD RI dari DIY, masyarakat Jogja harusnya optimis. Optimis karena muncul beberapa calon-calon baru, muda, memiliki track record atau rekam jejak sebagai tokoh ormas, yang ormasnya memiliki basis kultur atau keagamaan yang jelas.

Dari sembilan nama tersebut, masih menyisakan satu nama incumbent yang sudah menduduki kursi DPD selama hampir 20 tahun. Berarti sejak pemilu 2004, sejak awal berdirinya DPD secara berturut-turut, tak tergoyahkan.

Tak tergantikannya GKR Hemas sebagai senator dari DIY bisa dimaknai dua sisi. Makna pertama bahwa beliau masih tak tergoyahkan di hati masyarakat Jogja. Masyarakat menaruh kepercayaan penuh agar Ibu Ratu membawa aspirasi warga Jogja ke Senayan.

Sisi kedua, bisa jadi belum ada kader penerus yang bisa dipercaya, dengan kata lain kaderisasi kepemimpinannya mengalami stagnasi. Atau faktor masyarakat Jogja dari kultur abangan yang menjunjung tinggi budaya: ewuh pakewuh, sehingga tetap sendiko dawuh kepada Keraton.

Idealnya lembaga senator seperti DPD menciptakan regenerasi kepemimpinan baru yang muda, visioner dan transformatif. Tantangan yang dihadapi oleh DPD RI sebagai second chamber atau kamar kedua, sangat berbeda dengan 20 tahun atau 10 tahun yang lalu. 

Tantangan beratnya adalah para senator harus berperan untuk check and balance, mengawasi dan mengimbangi DPR RI yang kewenangan konstitusionalnya lebih besar.

Jangan sampai DPD ini mandeg secara institusional, karena orang-orangnya masih produk lama, tak pernah ada regenerasi yang mengalir sistemik. DPD RI ini dilemahkan oleh konstitusi, sekaligus lemah secara internal karena beberapa senatornya tak berganti, hanya orang-orang itu saja.

Senator Jogja akan sangat mewarnai perdebatan legislasi di Senayan jika diisi generasi muda yang memiliki integritas dan punya visi kebangsaan. Munculnya senator muda Jogja seperti Gus Hilmi membawa harapan baru, yang benar-benar tidak pernah terafiliasi dengan partai politik manapun. 

Kita membutuhkan senator-senator muda dari kota pendidikan ini, yang benar-benar punya visi memperkuat karakter pendidikan dan karakter budaya. Semakin banyak orang-orang muda yang berani mendaftar sebagai bakal calon DPD, semakin terbuka peluang regenerasi yang fair dan sehat.

Gagasan purifikasi senator, atau menjernihkan anggota DPD dari anasir parpol harus tetap dikawal, dengan menghadirkan kader-kader muda yang muncul di komunitas dan ormas-ormas besar yang tumbuh di Jogja.

DPD itu territorial representation, maka harus murni bukan kader parpol atau punya garis oligarki dengan parpol. Kalau DPR itu political representation, maka dia wakil dari parpol.

*Gugun El Guyanie, Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Asosiasi Pengajar HTN - HAN DIY