Diduga Terlibat Korupsi, Eks Bupati Bombana Diadukan ke KPK
SinPo.id - Mantan Bupati Bombana Tafdil diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tafdil dituding terlibat dalam dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif.
Ketua Lembaga Pemantau Penegakan Hukum Sulawesi Tenggara (LPPH Sultra) Alki Sanagri menyebut Tafdil diduga melakukan praktik amis pada anggaran perjalanan dinas 2021 senilai Rp4,9 miliar.
"Indikasi korupsi yang diduga kuat melibatkan eks Bupati Bombana 2 periode adalah perjalanan dinas fiktif Tahun Anggaran 2021 senilai Rp4,9 miliar yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya," kata Alki di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 15 Mei 2023.
Dugaan perjalanan dinas fiktif tersebut di antaranya pembuatan biaya penginapan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya senilai Rp4.322.153.519. Kemudian, dugaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti bimbingan teknis anggota DPRD yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp350 juta.
Dugaan korupsi mantan Bupati Bombana ini, kata Alki, juga menyeret nama Kepala Dinas Pertanian Bombana pada proyek pengadaan bibit kopi tahun 2022. Kegiatan itu menelan anggaran senilai Rp9 miliar.
"Jadi skenario yang mereka gunakan agar bisa menilep uang negara ini adalah dengan cara membeli bibit kopi yang tidak sesuai spek seperti yang tertera di Kerangka Acuan Kerja (KAK)," kata Alki.
Untuk itu, Mantan Sekum HMI Korkom Unsultra ini meminta KPK segera memanggil dan memeriksa Direktur CV Tasya Bersatu sebagai pemenang tender pengadaan bibit kopi atas dugaan mark up harga dan jenis bibit kopi yang pembagiannya tidak merata terhadap kelompok tani.
Selain itu, LPPH Sultra mengadukan dugaan korupsi pembangunan gedung VIP Rumah Sakit Umum Daerah Bombana yang menelan anggaran senilai Rp9,4 miliar. Dia membeberkan dugaan korupsi pembangunan gedung VIP Rumah Sakit Umum Daerah Bombana ini sedang dalam tahap penyelidikan di Polda Sultra.
"Kami meminta KPK untuk menindak lanjuti laporan dugaan korupsi yang melibatkan eks Bupati Bombana dan beberapa pihak, agar kepastian hukum dapat tercipta, serta keadilan dalam membasmi korupsi dapat ditegakan," tegasnya.
