Selasa, 03 September 2024 | 21:16 WIB

SinPo.id - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin merespon polemik salah satu pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 

Rabu, 14 Agustus 2024 | 02:12 WIB

SinPo.id - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. PP Nomor 28/2024 itu menimbulkan kontroversi. Yaitu pada Pasal 103 ayat 4 di mana tercantum pemerintah bakal memfasilitasi penyediaan alat ko

Senin, 12 Agustus 2024 | 16:57 WIB

SinPo.id - Anggota Komisi IX DPR RI Ansory Siregar meminta pemerintah untuk mencabut aturan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar sebagai bagian dari upaya kesehatan reproduksi pada remaja, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

Minggu, 11 Agustus 2024 | 13:55 WIB

SinPo.id - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti, meminta pemerintah merevisi kebijakan pengadaan alat kontrasepsi bagi remaja dan anak usia sekolah. Sebab, kebijakan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Minggu, 11 Agustus 2024 | 13:11 WIB

SinPo.id - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menilai, kebijakan pengadaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja, berpotensi merendahkan martabat manusia.

Jumat, 09 Agustus 2024 | 08:53 WIB

SinPo.id - Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mempertanyakan terbitnya Peraturan Pemerintah terkait penyediaan alat kontrsepsi bagi pelajar. Ia khawatir, kebijakan yang tercantum dalam PP Nomor 8 Tahun 2024 itu memberikan kesan permisif negara terhadap pergaulan dan seks bebas.

Rabu, 07 Agustus 2024 | 13:53 WIB

SinPo.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan pentingnya sosialisasi yang komprehensif untuk menjelaskan tujuan dan mekanisme dari implementasi kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar.

Selasa, 06 Agustus 2024 | 16:13 WIB

SinPo.id - Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina, Pemerintah untuk meninjau ulang aturan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar, karena dikhawatirkan akan memberi dampak kesehatan jangka panjang, sekaligus berpotensi membuat remaja masuk ke pergaulan bebas.

Selasa, 06 Agustus 2024 | 05:10 WIB

SinPo.id -  Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani mengkritik PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja.