Selasa, 03 Oktober 2023 | 11:06 WIB

SinPo.id - Revisi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) resmi disahkan menjadi Undang-undang.

Kamis, 21 September 2023 | 17:57 WIB

SinPo.id - Wakil Ketua DPR RI Dasco menyebut Revisi Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) belum dibahas dalam rapat paripurna hari ini. Sebab, RUU IKN bahkan belum dirapatkan badan musyawarah (bamus) ataupun rapat pimpinan DPR.

Selasa, 19 September 2023 | 18:23 WIB

SinPo.id - Komisi II DPR RI bersama pemerintah menyepakati revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) dibawa ke rapat paripurna. Mayoritas fraksi setuju dengan revisi payung hukum tersebut.

Senin, 21 Agustus 2023 | 20:12 WIB

SinPo.id - Komisi II DPR RI bersama Pemerintah sepakat membentuk panitia kerja (Panja) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) atau revisi UU IKN.

Sabtu, 05 Agustus 2023 | 07:27 WIB

SinPo.id - DPR RI menargetkan revisi Undang-undang (RUU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) rampung pada Oktober 2023 mendatang.

Jumat, 16 Desember 2022 | 10:25 WIB

SinPo.id -  Partai Demokrat menyesalkan pemerintah merevisi Undang-undang (UU) Ibu Kota Nusantara (IKN). Revisi ini bahkan dianggap Demokrat sebagai upaya pemerintah menutupi kesalahan atas perencanaan pembiayaan IKN yang serampangan. "Usaha pemerintah untuk melakukan revisi UU IKN terk

Kamis, 15 Desember 2022 | 20:13 WIB

SinPo.id -  Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengusulkan untuk memasukkan revisi Undang Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2023 kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR. Tujuanny

Senin, 12 Desember 2022 | 19:19 WIB

SinPo.id - Draf revisi Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN)  kemungkinan diserahkan ke DPR RI tahun depan. Naskah itu bakal diberikan langsung oleh Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Suharso Manoarfa.

Rabu, 30 November 2022 | 17:33 WIB

SinPo.id - DPR RI dipastikan tak tergesa-gesa memasukkan revisi UU Ibu Kota Negara (IKN) ke Prolegnas Prioritas. Revisi dilakukan agar payung hukum pemindahan Ibu Kota Negara lebih sempurna.