Menko Perekonomian: Industri Pupuk Berperan Penting Dukung Ketahanan Pangan
SinPo.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, industri pupuk memegang peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi Indonesia, karena ketersediaan pangan nasional dapat terpenuhi melalui peningkatan produksi dan produktivitas tanaman.
Dengan demikian, industri, lembaga penelitian, dan Kementerian atau Lembaga terkait harus berkolaborasi mengembangkan pupuk yang lebih efisien dan berkelanjutan, sebagai upaya menghadapi tantangan global seperti fluktuasi harga bahan baku dan perubahan iklim.
"Tidak ada revolusi pertanian tanpa pupuk. Makanan utama masyarakat Indonesia adalah beras, sehingga kita berhasil swasembada beras. Tetapi pasca reformasi, pembangunan pabrik pupuk dan turunannya relatif lebih lambat," kata Airlangga dalam keterangan persnya, dikutip Rabu, 14 Agustus 2024.
"Padahal, pembangunan sebuah pabrik adalah employment terbesar untuk masyarakat sekitar pada industri yang sifatnya capital intensive,” lanjutnya.
Menurutnya, sumber energi dunia di masa depan mengarah kepada hidrogen, tetapi Indonesia juga kuat karena punya kemampuan untuk ammonia. Terlebih di beberapa negara sudah menggunakan 20 persen ammonia untuk batu bara.
"Jadi kombinasi antara ammonia dan carbon capture and storage akan membuat kita juga punya green energy. Tujuan kita kan emisi menuju nol, bukan menghapus (sumber) energi kuat yang sudah ada di Indonesia. Nah, kemampuan luar biasa dari Grup Pupuk Indonesia harus dikapitalisasi ke depan,” ungkapnya.
Sementara itu, Pemerintah telah menetapkan alokasi volume pupuk bersubsidi tahun 2024 sebesar 9,55 juta ton dengan didukung data sesuai nama dan alamat sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Internal tanggal 26 Februari 2024 tentang Lanjutan Pembahasan Kebijakan Perberasan.
Volume tersebut naik dari alokasi awal pupuk bersubsidi sebesar 4,7 juta ton. Anggaran subsidi pupuk tahun 2024 juga ditambahkan sebesar Rp7,1 triliun dari nilai awal Rp26,68 triliun, sehingga total anggaran menjadi Rp33,78 triliun.
Pemerintah saat ini juga sedang berupaya terus meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penyaluran pupuk bersubsidi, dan adopsi teknologi digital dilakukan untuk meningkatkan pengawasan distribusi dan penyaluran sampai ke petani agar tepat sasaran.
“Dan yang juga menjadi PR dari Pupuk Indonesia adalah untuk membuat distribusi pupuk tepat sasaran. Nah, tentu untuk tepat sasaran perlu sistem, dan saya rasa sistem digitalnya sudah lengkap. Tinggal (menjalankan) arahan Bapak Presiden untuk bagaimana piloting pupuk itu tepat sasaran,” tandasnya.
