Bupati Tapteng Copot Tiga Kepala Dinas dan Nonaktifkan Empat Kepala Desa
SinPo.id - Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, mengambil tindakan tegas dengan mencopot tiga kepala dinas dan menonaktifkan empat kepala desa (kades) di wilayahnya. Langkah ini diambil setelah terungkap dugaan pungutan liar (pungli) dan penyelewengan dana desa.
Masinton mengungkapkan bahwa penonaktifan kepala desa dilakukan setelah pemeriksaan inspektorat yang menemukan adanya potensi kerugian negara terkait penggunaan dana desa. "Penonaktifan kades ini berdasarkan pemeriksaan inspektorat. Hasil pemeriksaan menunjukkan ada potensi kerugian yang menggunakan dana desa," ujar Masinton dalam keterangan pers di Hotel Grand Mercure, Kota Medan, Sabtu 15 Maret 2025. Meskipun demikian, ia belum merinci identitas para kepala desa yang dinonaktifkan.
Bupati Tapteng menegaskan bahwa langkah ini diambil agar kepala desa yang terlibat dapat fokus menjalani pemeriksaan lebih lanjut. "Jika hasil pemeriksaan menunjukkan ada kerugian negara, maka kami akan melakukan upaya tindakan hukum," jelasnya. Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum agar pemerintahan di desa-desa Tapteng dijalankan oleh orang-orang yang amanah dan bertanggung jawab.
Selain itu, Masinton sebelumnya juga telah mencopot tiga kepala dinas di Tapteng, yaitu Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ketiga kepala dinas tersebut terlibat dalam pungutan liar dalam proses rekrutmen tenaga honorer. "Ada yang melanggar dalam penerimaan honorer kemarin, di mana pemerintah daerah sejak terbitnya Permendagri tidak lagi melakukan penerimaan, tetapi masih dilakukan dan ada pengutipan dari calon honorer tersebut," kata Masinton.
Tindakan tegas ini diambil berdasarkan laporan inspektorat, dengan tujuan memastikan bahwa pemerintahan di Tapteng berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. "Kita ingin memastikan seluruh perangkat daerah di Tapteng itu bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel," tandasnya.
Bupati Tapteng berharap langkah-langkah ini dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan dan menghindari praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat.
