Kamis, 17 April 2025 | 19:53 WIB

SinPo.id - Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tinggal menunggu keputusan dari masing-masing partai politik (parpol) di Parlemen.

Rabu, 26 Maret 2025 | 14:29 WIB

SinPo.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan empat aset rampasan negara senilai Rp3,71 miliar ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal itu agar dapat memberi manfaat bagi kepentingan publik.

Jumat, 21 Maret 2025 | 12:23 WIB

SinPo.id - Anggota Komisi II DPR RI Ateng Sutisna, mendukung langkah Kejaksaan Agung yang membuka opsi penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus Pertamax oplosan. Ia menilai bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sangat menyengsarakan rakyat.

Rabu, 19 Maret 2025 | 17:26 WIB

SinPo.id - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai usulan Presiden Prabowo Subianto agar membangun penjara di pulau terpencil bagi para koruptor bisa menjadi solusi untuk merevitalisasi kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan negara (rutan) yang ada sekarang.

Selasa, 18 Maret 2025 | 16:14 WIB

SinPo.id - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengaku setuju dengan wacana pemerintah yang ingin membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil.

Selasa, 18 Maret 2025 | 15:44 WIB

SinPo.id - Terungkapnya korupsi hingga ratusan triliun, membuka ruang diskusi penerapan hukuman mati. Kasus Pertamina, PT Timah, dan PT Antam, mencerminkan keresahan publik yang kian memuncak.

Selasa, 11 Maret 2025 | 06:48 WIB

SinPo.id -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berusaha melelang aset rampasan koruptor, termasuk rumah mewah mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo. Namun, hingga kini, rumah tersebut belum juga laku.

Minggu, 02 Maret 2025 | 20:22 WIB

SinPo.id - Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh), Ridwan Fawallang, menyerukan agar masyarakat Indonesia mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi yang masih merajalela di tanah air. 

Senin, 24 Februari 2025 | 10:36 WIB

SinPo.id - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyatakan amnesti untuk narapidana (napi) Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) bisa dipakai sebagai alat untuk rekonsiliasi politik di Papua. Terlebih, KKB telah menandatangani pakta integritas merah putih.