Presiden Prabowo Resmi Lantik 31 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
Senin, 24 Maret 2025 | 19:34 WIB
SinPo.id - Presiden Prabowo Subianto melantik 31 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (Dubes LBBP) Republik Indonesia (RI) untuk negara sahabat pada Senin, 24 Maret 2025 di Istana Negara, Jakarta. Pengangkatan para dubes LBBP RI ini tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indone
MK: Pejabat Daerah, TNI dan Polri Bisa Dipidana Jika Langgar Netralitas Pilkada
Jumat, 15 November 2024 | 18:05 WIB
SinPo.id - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan perkara Nomor 136/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Syukur Destieli Gulo dengan menambahkan pejabat daerah, anggota TNI dan Polri sebagai subjek hukum baru.
MK Tolak Perluasan Pidana Politik Uang dalam UU Pemilu
Rabu, 16 Oktober 2024 | 20:59 WIB
SinPo.id - Mahkamah Konstitusi (MK) menganggap, sangat tidak tepat apabila perluasan terhadap subjek hukum/pelaku tindak pidana politik uang dalam pemilu dapat berlaku bagi setiap orang. Karena, ketiadaan pembatasan ini dapat mengkriminalisasi setiap orang dan menimbulkan tindak kesewenang-wenangan.
MK Diminta Tafsirkan Frasa “Warga Negara Indonesia” dalam UUD 1945
Kamis, 10 Oktober 2024 | 03:27 WIB
SinPo.id - Seorang advokat bernama Subhan mengajukan penafsiran yang dimaksud dengan “Warga Negara Indonesia” dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan ini diajukan karena menurut Pemohon pada faktanya banyak orang dari bangsa la
Pemohon Uji Materi MK: Syarat Pendidikan Calon Kepala Daerah Minimal Sarjana
Selasa, 01 Oktober 2024 | 05:13 WIB
SinPo.id - Perseorangan Warga Negara Indonesia bernama Zulferinanda mengujikan syarat pendidikan dan batas usia bagi calon kepala daerah yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dan huruf e UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 130/PUU-XXII/2024 ihwal pengujian
MK: Orang Tua Kandung Ambil Paksa Anak Bisa Dipidana
Kamis, 26 September 2024 | 23:37 WIB
SinPo.id - Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan, orang tua kandung yang mengambil anak secara paksa tanpa hak atau izin dapat dipidana. Karena, ketentuan ini telah tertuang dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Komisi I DPR Menyetujui 33 Calon Dubes RI dengan Catatan
Selasa, 24 September 2024 | 10:53 WIB
SinPo.id - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan pihaknya sudah memberikan persetujuan disertai catatan terhadap 33 calon duta besar (dubes) luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) RI yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Komisi I DPR RI.
TAP MPRS 33/1967 Resmi Dicabut, MPR Berkomitmen Kawal Pemulihan Hak Soekarno
Senin, 09 September 2024 | 19:43 WIB
SinPo.id - MPR RI berkomitmen terus mengawal pemulihan nama baik dan hak Presiden Pertama RI Soekarno atas ketidakpastian hukum yang ditimbulkan dari Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno.
Megawati Hadiri Silaturahmi Kebangsaan dengan MPR
Senin, 09 September 2024 | 12:21 WIB
SinPo.id - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menghadiri acara Silaturahmi Kebangsaan dengan Pimpinan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Pemohon Minta Pelantikan Presiden-Wapres Terpilih Paling Lambat 3 Bulan Sejak Ditetapkan
Kamis, 18 Juli 2024 | 02:04 WIB
SinPo.id - Lima warga mengajukan permohonan uji materi Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK) menambahkan ketentuan MPR harus segera melantik presiden dan wakil presiden terpilih selambat-lamb
PERISTIWA 2 days ago
PERISTIWA 1 day ago
HUKUM 2 days ago
BUDAYA 2 days ago
HUKUM 2 days ago
HUKUM 1 day ago
POLITIK 2 days ago