Selasa, 25 Maret 2025 | 12:59 WIB

SinPo.id -  Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) menolak aturan yang melarang siaran langsung persidangan dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketua Umum Iwakum, Irfan Kamil menegaskan bahwa dalam suatu persidangan terdapat asas terbuka untuk umum. Kamil menyatakan, peny

Jumat, 07 Maret 2025 | 21:47 WIB

SinPo.id - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengungkapkan kekhawatirannya terkait lwacana superioritas penyidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Kamis, 06 Maret 2025 | 00:48 WIB

SinPo.id - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang baru tengah menjadi sorotan karena adanya ketentuan yang memberi kejaksaan kewenangan lebih besar dalam proses hukum. Menurut advokat Peradi sekaligus Ketua LBHA Trisakti Indonesia, Ucok Parisian Tamba, aturan ini berp

Senin, 24 Februari 2025 | 06:48 WIB

SinPo.id -  DPR RI resmi menyetujui revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai usul inisiatif dalam rapat paripurna ke-13 pada Selasa 18 Februari 2025. Mengingat UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) sudah berusia 44 tahun, revisi ini dianggap penting untuk menyesuaikan dengan dinamika

Senin, 10 Februari 2025 | 15:38 WIB

SinPo.id - Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Komisi Yudisial (KY). Rapat untuk membahas sekaligus meminta masukan terkait pokok-pokok pengaturan dari Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).