Bentuk Panja RUU TNI, Komisi I DPR Serap Aspirasi Publik
Senin, 10 Maret 2025 | 16:58 WIB
SinPo.id - Komisi I DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menindaklanjuti Rancangan Undang Undang (RUU) Nomor 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Panja akan menyerap aspirasi publik terkait payung hukum tersebut.
Cak Imin Sebut Wacana Penambahan Komisi di DPR Masih Tahap Lobi-lobi Fraksi
Rabu, 25 September 2024 | 17:44 WIB
SinPo.id - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyatakan bahwa wacana penambahan komisi di Parlemen masih dalam tahap lobi-lobi antarfraksi. Pembahasan terus dilakukan untuk mematangkan wacana tersebut.
Ketua DPR Sebut Wacana Penambahan Komisi Sedang Dimatangkan
Selasa, 24 September 2024 | 19:41 WIB
SinPo.id - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan wacana penambahan komisi di Parlemen terus digodok untuk dimatangkan. Menambah alat kelengkapan dewan itu menyusul adanya rencana penambahan kementerian pada kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabu
Tok, Paripurna DPR Menyetujui RUU Kementerian Negara Jadi Undang-Undang
Kamis, 19 September 2024 | 19:47 WIB
SinPo.id - Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2045 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (RUU Kementerian Negara) menjadi UU.
Ketua Banggar Tegaskan Penambahan Kementerian Tak Akan Pengaruhi APBN
Selasa, 17 September 2024 | 19:26 WIB
SinPo.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan penambahan jumlah kementerian pada era pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan memengaruhi APBN Tahun 2025. Sebab, alokasi anggaran pada APBN 2025 sudah ditetapkan.
Ketua Baleg Sebut RUU Kementerian-Wantimpres Disahkan Lusa
Selasa, 17 September 2024 | 13:51 WIB
SinPo.id - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Wihadi Wiyanto mengatakan RUU Kementerian Negara hingga RUU Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) akan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis, 19 September 2024. Kedua payung hukum itu dibawa ke Paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU
Cak Imin Respons RUU Kementerian: Kebebasan Presiden Tapi Bertanggung Jawab
Sabtu, 14 September 2024 | 20:36 WIB
SinPo.id - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menekankan Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak boleh membatasi kewenangan Presiden. Penentuan jumlah hingga penunjukan menteri disebut hak prerogatif dari seorang Kepala Negara.
Legislator Golkar Tegaskan Penambahan Jumlah Kementerian Tak Bikin APBN Membengkak
Sabtu, 14 September 2024 | 18:12 WIB
SinPo.id - Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan penambahan jumlah kementerian era Presiden terpilih Prabowo Subianto tak akan membuat APBN membengkak. Apalagi, APBN sudah diputuskan sebesar Rp3.600 triliun dan tidak bisa melebihi batas nilai tersebut.
Bertujuan Baik, Fraksi PKB DPR Dukung Penambahan Kementerian
Jumat, 13 September 2024 | 18:33 WIB
SinPo.id - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyambut baik wacana penambahan jumlah nomenklatur kementerian pada pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Apalagi, penambahan kementerian itu bertuju
Ketua DPR Pastikan RUU Kementerian Negara Tuntas Dibahas
Selasa, 10 September 2024 | 16:57 WIB
SinPo.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ditargetkan tuntas dibahas pada periode anggota dewan 2019-2024.
PERISTIWA 2 days ago
EKBIS 11 hours ago
HUKUM 2 days ago
PERISTIWA 1 day ago
PERISTIWA 1 day ago
GALERI 6 hours ago
POLITIK 2 days ago
POLITIK 2 days ago