Rabu, 12 Maret 2025 | 17:00 WIB

SinPo.id - Bawaslu Kabupaten Banggai menangani dugaan pelanggaran di wilayah Pemilihan Suara Ulang (PSU), yakni Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili.

Sabtu, 08 Maret 2025 | 17:39 WIB

SinPo.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah menyiapkan 18.972 jajaran ad hoc untuk mengawasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan rekapitulasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. 

Jumat, 07 Maret 2025 | 18:58 WIB

SinPo.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian mengungkapkan, banyak pemerintah daerah yang ternyata dapat membiayai Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini diketahui setelah dilakukan peninjauan ulang. 

Senin, 03 Maret 2025 | 15:51 WIB

SinPo.id - Polri menggandeng sejumlah stakeholder untuk memastikan kelancaran dan keamanan pemungutan suara ulang (PSU) kepala daerah di 24 daerah di seluruh Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan PSU di 24 pilkada karena berbagai pelanggaran penyelenggaraan pilkada.

Jumat, 28 Februari 2025 | 19:29 WIB

SinPo.id - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut jumlah pemungutan suara ulang (PSU) pada Pilkada 2024 menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah Indonesia. Tercatat, ada 24 daerah yang melakukan coblos ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Kamis, 27 Februari 2025 | 21:30 WIB

SinPo.id - Komisi II DPR RI menaksir perkiraan biaya yang digelontorkan untuk menggelar Pemungutan Suara Uang (PSU) di sejumlah daerah mencapai hampir Rp1 triliun. Kesiapan biaya pelaksanaan coblos ulang itu buntut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala D

Kamis, 27 Februari 2025 | 18:28 WIB

SinPo.id - Anggota Komisi II DPR RI Wahyudin Noor Aly (Goyud), angkat bicara terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) atas hasil putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Menurut Goyud, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Pemungutan Suara Ulang (

Jumat, 14 Februari 2025 | 09:55 WIB

SinPo.id - Praktisi Hukum Kepemiluan, Resmen Khadafi, menegaskan pentingnya sikap kehati-hatian dalam setiap proses hukum. Menurutnya, kecepatan dalam mengambil keputusan hukum tanpa mempertimbangkan segala risiko bisa berakibat fatal.

Senin, 03 Februari 2025 | 12:15 WIB

SinPo.id - Praktisi hukum Kepemiluan, Resmen Khadafi (RK), mengungkapkan dugaan pelanggaran serius dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara yang dilaksanakan pada pilbup 2024.