Tito: Banyak Daerah Mampu Biayai PSU Pilkada 2024 Gunakan APBD

SinPo.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian mengungkapkan, banyak pemerintah daerah yang ternyata dapat membiayai Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini diketahui setelah dilakukan peninjauan ulang. 

Menurut dia, hal ini menjadi kabar baik, karena sebelumnya beberapa daerah mengajukan permohonan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pelaksanaan PSU.

Tito menjelaskan, pihaknya telah melakukan pembahasan dengan 24 kepala daerah yang akan menyelenggarakan PSU, dan sebagian besar dari mereka kini sanggup menggunakan APBD untuk mendanai proses tersebut. 

"Saya berusaha tidak dari APBN. Tadinya yang Papua mengajukan APBN, tapi tadi pagi saya rapat bahwa Papua sanggup untuk melalui APBD," ujar Tito kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 7 Maret 2025.

Tito juga mengungkapkan, banyak daerah yang sebelumnya mengajukan penggunaan APBN, namun setelah dilakukan peninjauan lebih lanjut oleh pemerintah pusat, ditemukan sejumlah hal yang tidak efisien dalam penyusunan anggaran PSU. 

"Banyak daerah yang tidak efisien dalam pengeluaran anggaran PSU. Seperti perjalanan dinas dan kegiatan yang tidak perlu. Kami minta untuk mengurangi hal-hal yang tidak esensial, seperti makan minum yang bahkan mencapai miliaran rupiah," ungkap dia. 

Adapun dari 24 daerah yang akan melaksanakan PSU, Tito menyebutkan bahwa 10 di antaranya telah menyatakan sanggup membiayai menggunakan APBD. Sementara 14 daerah lainnya, kata dia, mengaku tidak mampu. 

Kendati demikian, dia menuturkan, enam dari 14 daerah tersebut sedang menghitung kembali kemampuan anggaran mereka, dengan harapan bisa menghindari penggunaan dana dari APBN.

"Kalau ada kabupaten yang tidak mampu, maka APBD provinsi akan menjadi backup untuk biaya PSU," kata Tito. 

Lebih lanjut, Tito berharap, dengan pengawasan yang ketat, setiap daerah dapat memanfaatkan APBD mereka secara optimal untuk kebutuhan PSU.

"Langkah ini diambil agar pelaksanaan PSU tetap berjalan sesuai rencana, namun tetap efisien dan mengurangi ketergantungan pada anggaran nasional," tandasnya.