Selasa, 11 Maret 2025 | 11:21 WIB

SinPo.id - Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mangkir atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 10 Maret 2025.

Jumat, 10 Januari 2025 | 18:42 WIB

SinPo.id - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Maria Lestari mangkir atau tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 9 Januari 2025 kemarin.

Senin, 06 Januari 2025 | 18:44 WIB

SinPo.id - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menjadwalkan ulang pemanggilan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto.

Senin, 06 Januari 2025 | 13:26 WIB

SinPo.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan tak bisa menghadiri pemeriksaan KPK pada hari ini, Senin, 6 Januari 2025. Hasto disebut sudah memiliki agenda kegiatan lain.

Jumat, 13 Desember 2024 | 16:55 WIB

SinPo.id -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan alasan memanggil mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly dalam perkara Harun Masiku.

Selasa, 19 November 2024 | 00:03 WIB

SinPo.id -  Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Ketua DPD Partai Golkar Kota Bandung Edwin Sanjaya soal dugaan aliran uang suap kepada anggota DPRD Kota Bandung pada Jumat, 15 November 2024.

Rabu, 06 November 2024 | 17:41 WIB

SinPo.id -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Mantan Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi Hutama Karya, M Rizal Sutjipto. Sedianya, Rizal diperiksa dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS

Senin, 30 September 2024 | 19:44 WIB

SinPo.id - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemanggilan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Permana Putra, Ahmad Taufik.

Sabtu, 03 Agustus 2024 | 19:55 WIB

SinPo.id - Bendahara Umum DPP Relawan Pro Jokowi (Projo) Panel Barus menegaskan, rencana keberangkatan  relawan untuk berkumpul di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, tidak dibiayai oleh uang negara. Relawan memakai dana sendiri, baik akomodasi, membeli tiket, hingga untuk makan.