Indonesia Desak PBB Segera Ambil Tindakan Hentikan Kekerasan di Palestina

SinPo.id, Newyork - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah menyampaikan pernyataan dalam Debat Umum Sidang Pleno ke-67, Sidang Majelis Umum (SMU) PBB yang berlangsung di Markas PBB, New York, AS, pada 20 Mei 2021 malam waktu Jakarta.

Dalam sidang Pleno ke-67 ini membahas mata agenda 37 mengenai situasi di Timur Tengah dan agenda 38 mengenai isu Palestina.

Di awal pembukaanya, Retno menyampaikan bahwa kehadirannya ke Markas Besar PBB yakni demi kemanusiaan, demi keadilan masyarakat Palestina dan untuk menyerukan penghentian kekerasan dan gencatan senjata, demi menyelamatkan nyawa mereka yang tidak bersalah, termasuk perempuan dan anak-anak. 

"Pendudukan dan agresi terus-menerus yang dilakukan Israel tidak hanya harus dikecam, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional. PBB harus segera mengambil tindakan nyata," ucap Retno dalam pernyataannya di hadapan negara anggota PBB yang hadir dalam sidang yang diselenggarakan secara fisik pertama yang dihadiri sejumlah Menteri Luar Negeri tersebut.

Dalam pertemuan yang dihadiri 11 pejabat tingkat Menteri (Palestina, Indonesia, Turki, Pakistan, Arab Saudi, Qatar, Yordania, Kuwait, Maldives, Aljeria, Tunisia), Retno  menyerukan tiga langkah yang perlu dilakukan oleh PBB.

Pertama, penghentian kekerasan dan aksi militer guna mencegah jatuhnya lebih banyak korban.

"Sidang Majelis Umum PBB perlu mendesak segera dilakukannya gencatan senjata yang berkelanjutan dan sepenuhnya dihormati. Segala cara harus ditempuh untuk meredakan situasi secepatnya, dan kami mendukung upaya Sekjen PBB terkait hal tersebut," ucap Retno.

Untuk mencegah terulangnya kebrutalan Israel di kemudian hari, kata Retno diperlukan kehadiran internasional (international presence) di Al-Quds guna memantau dan memastikan keselamatan rakyat Palestina di wilayah pendudukan.

Kehadiran internasional tersebut juga bertujuan untuk melindungi status Al-Haram Al-Sharif sebagai tempat suci tiga agama. 

Langkah kedua yang diserukan Indonesia yakni memastikan akses bantuan kemanusiaan dan perlindungan warga sipil. 

SMU PBB bersama dengan badan-badan PBB lainnya perlu meningkatkan upaya untuk menyediakan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina yang terdampak. 

"SMU PBB harus mendesak Israel membuka dan membolehkan akses pengiriman bantuan kemanusiaan, termasuk di Gaza yang telah dikepung selama lebih dari 13 tahun," kata Retno.

Ketiga yakni mendorong dilangsungkannya negosiasi multilateral yang kredibel berdasarkan parameter-parameter yang disepakati secara internasional untuk mencapai "solusi dua-negara".

SMU PBB kata Retno memiliki kewajiban moral dan politis untuk memastikan terjadinya negosiasi perdamaian tersebut.

"Kita harus menghentikan upaya sistemik kekuatan penjajah (Israel) yang bisa jadi tidak akan menyisakan apapun untuk dinegosiasikan. Jangan sampai rakyat Palestina tidak lagi punya pilihan selain menerima ketidakadilan sepanjang hidup mereka, "  tutur Retno.

Retno juga mengatakan bahwa segala bentuk ketidakadilan harus segera diakhiri. Dunia harus terus memberikan dukungan bagi kemerdekaan Palestina dan melawan ketidakadilan. 

Lebih lanjut, Retno menyerukan agar seluruh dunia bersatu memperjuangkan keadilan bagi Palestina dan diakhirinya pendudukan ilegal oleh Israel. 

"Hari ini kita menyelenggarakan pertemuan ini untuk satu tujuan, yaitu memastikan keadilan bagi rakyat Palestina. Pertemuan ini akan dilihat sebagai ujian bagi multilateralisme. Kita harus tetap berkomitmen dan bersatu dalam upaya melawan aksi ilegal Israel demi mengakhiri pendudukan di Palestina," ucap Retno.

Dalam pertemuan tersebut, Sekjen PBB Antonio Guterres menyerukan segera dilakukan gencatan senjata khususnya di jalur Gaza. 

Antonio menyampaikan kesedihan yang mendalam terhadap rusaknya infrastruktur dasar di Gaza dan kepedihan yang dihadapi anak-anak.

Antonio juga menggarisbawahi pentingnya terus mempertahankan status quo Yerussalem. Pembangunan pemukiman illegal, pengusiran dan perobohan rumah bertentangan dengan international humanitarian law dan HAM.

Selain Sekjen PBB, dari data daftar pembicara setidaknya terdapat 103 negara dan organisasi internasional yang menyampaikan pernyataan nasionalnya dalam Debat Umum Sidang Pleno, Majelis Umum PBB.

Dalam beberapa hari ke depan, Retno juga akan melakukan serangkaian pertemuan bilateral untuk menggalang dukungan internasional bagi Palesti??na.