Rabu, 05 Maret 2025 | 17:15 WIB

SinPo.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyebut rumusan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu memberikan perhatian serius terhadap masalah politik uang. Persoalan ini juga dinilai penting diperbaiki selain perihal teknis dalam sistem kepemiluan di Tana

Jumat, 28 Februari 2025 | 19:29 WIB

SinPo.id - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut jumlah pemungutan suara ulang (PSU) pada Pilkada 2024 menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah Indonesia. Tercatat, ada 24 daerah yang melakukan coblos ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Kamis, 27 Februari 2025 | 03:55 WIB

SinPo.id -  Komisi II DPR RI akan menggelar rapat dengan lembaga penyelenggara pemilu pada Kamis 27 Februari 2025 untuk membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah. Rapat ini digelar sebagai respons atas banyaknya daerah yang harus mela

Rabu, 26 Februari 2025 | 17:35 WIB

SinPo.id - Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan sejumlah pakar. Rapat dalam rangka meminta masukan terkait evaluasi Pilkada Serentak 2024 hingga penataan sistem pemilu pada masa mendatang.

Sabtu, 18 Januari 2025 | 09:21 WIB

SinPo.id - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal (Kang Cucun) menilai penghapusan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dapat melahirkan persoalan baru. Salah satunya, kelebihan fraksi-fraksi kecil di Parlemen.

Minggu, 05 Januari 2025 | 19:50 WIB

SinPo.id - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menegaskan, pihaknya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan ambang batas atau Presidential Threshold (PT) minimal 20 persen kursi DPR sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. 

Minggu, 05 Januari 2025 | 16:29 WIB

SinPo.id - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai, saat ini tanggung jawab paling besar untuk menyempurnakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen, adalah Kepala Negara bersama

Kamis, 19 Desember 2024 | 19:45 WIB

SinPo.id - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dipilih secara langsung oleh rakyat atau tidak masih sama-sama bernilai Pancasila. Penilaian terhadap kedua sistem itu ridak bisa dilakukan secara hitam putih.

Kamis, 19 Desember 2024 | 17:28 WIB

SinPo.id - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal perbaikan sistem politik Tanah Air perlu ditindaklanjuti. Khususnya, agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan tidak langsung lewat DPRD lantaran ongkos politik mahal.