DPD Desak Pemerintah Review Ulang Penundaan Pengangkatan CPNS
Jumat, 14 Maret 2025 | 13:55 WIB
SinPo.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengesahkan 10 (sepuluh) Keputusan DPD RI dalam Sidang Paripurna ke-11 Tahun Sidang 2024-2025.
DPD Desak Pemerintah Review Ulang Penundaan Pengangkatan CPNS
Jumat, 14 Maret 2025 | 13:55 WIB
SinPo.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengesahkan 10 (sepuluh) Keputusan DPD RI dalam Sidang Paripurna ke-11 Tahun Sidang 2024-2025.
Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat Sepakat Lanjutkan Normalisasi Sungai Ciliwung
Jumat, 14 Maret 2025 | 07:35 WIB
SinPo.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersinergi untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta melalui normalisasi Sungai Ciliwung. Gubernur DKI Jakarta, Pramono An
BAP DPD Desak Kementrian ATR/BPN Selesaikan Konflik Agraria
Rabu, 12 Maret 2025 | 12:24 WIB
SinPo.id - Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BAP DPD RI) mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk segera menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di beberapa daerah. Desakan tersebut disampaikan pada Rapat Deng
BULD DPD Sahkan Hasil Pemantauan Evaluasi Ranperda dan Perda
Rabu, 12 Maret 2025 | 12:21 WIB
SinPo.id - Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengesahkan hasil pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah (ranperda) dan peraturan daerah (perda) tata kelola pemerintahan desa sebagai bagian utama laporan pelaksanaan tugas BULD DPD
Anggota DPR Minta Sertifikat Tanah Elektronik di Daerah Rawan Jadi Prioritas
Rabu, 12 Maret 2025 | 11:56 WIB
SinPo.id - Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Saleh mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat sertifikasi elektronik. Sertifikat tanah elektronik di daerah rawan bencana harus menjadi prioritas untuk direalisasikan.
Disebut Kebal Hukum, Crazy Rich Sumsel Halim Ali Akhirnya Masuk Bui
Selasa, 11 Maret 2025 | 19:34 WIB
SinPo.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Musi Banyuasin (Muba) menjebloskan H Alim Ali (HA) ke bui. Crazy rich yang disebut-sebut kebal hukum itu dijemput paksa tim penyidik Kejari Musi dibantu tim Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel usai meyandang status tersangka dugaan korupsi pemalsuan buku a
DPD RI Usulkan Perubahan Kebijakan Menyederhanakan Masyarakat Adat
Kamis, 06 Maret 2025 | 12:35 WIB
SinPo.id - BULD DPD RI akan mengusulkan perubahan kebijakan untuk menyederhanakan prosedur penetapan masyarakat adat karena dinilai terlalu rumit. Keterhubungan antara masyarakat adat, pemerintah daerah, dan kementerian sangat kompleks.
Bamsoet Dorong Pelibatan Notaris dan Notaris dalam Pemberantasan Mafia Tanah
Sabtu, 01 Maret 2025 | 19:13 WIB
SinPo.id - Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong kurator dan notaris harus dilibatkan dalam upaya pemberantasan mafia tanah. Praktik culas ini harus dibumihanguskan karena merugikan masyarakat dan merusak tatanan hukum pertanahan di Indonesia.
Pimpinan Komisi IV DPR: Penyelesaian Kasus Pagar Laut Menghina Akal Sehat
Kamis, 27 Februari 2025 | 18:17 WIB
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi IV Alex Indra Lukman menyebut penyelesaian kasus pagar laut sepanjang 30,6 Km di perairan Tangerang, Banten, tidak bisa diterima oleh nalar yang sehat. Pengungkapan identitas pemilik pagar laut sepanjang 'setengah tol jagorawi' oleh Kementerian Kelautan dan Peri
HUKUM 2 days ago
GALERI 2 days ago
HUKUM 18 hours ago
HUKUM 16 hours ago