Selasa, 18 Februari 2025 | 14:21 WIB

SinPo.id - Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

Senin, 10 Februari 2025 | 15:38 WIB

SinPo.id - Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Komisi Yudisial (KY). Rapat untuk membahas sekaligus meminta masukan terkait pokok-pokok pengaturan dari Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Selasa, 02 April 2024 | 15:41 WIB

SinPo.id - Komisi III DPR RI meminta para calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2024-2029 siap beradaptasi dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

Jumat, 09 Juni 2023 | 17:58 WIB

SinPo.id - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono berharap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) dapat mengikuti dinamika perkembangan masyarakat. Khususnya, dalam memenuhi kebutuhan perlindu

Rabu, 12 April 2023 | 23:44 WIB

SinPo.id - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru tidak lagi berorientasi pada hukum pidana klasik yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam semata.

Senin, 10 April 2023 | 16:28 WIB

SinPo.id - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate membeberkan sejumlah poin revisi kedua pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Salah satunya, memuat keadilan restoratif (restorative justice).

Senin, 10 April 2023 | 15:37 WIB

SinPo.id - Pemerintah dan DPR telah sepakat membahas revisi Undang-undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Masing-masing pihak bakal membentuk panja untuk membahas revisi UU ITE pada Mei 2023 mendatang.

Selasa, 07 Februari 2023 | 22:11 WIB

SinPo.id -  Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang diajukan oleh Civil Society disayangkan, karena laporan bukan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Bawaslu sebagai pihak yang berwenang justru tidak mengambil poin penting dalam menjaga integritas

Kamis, 02 Februari 2023 | 10:37 WIB

SinPo.id -  Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia Profesor Harkristuti Harkrisnowo menyatakan pentingnya sosialisasi pasal penyerangan harkat dan martabat presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional. "Penting dijelaskan bahwa pasal tentang penghinaan Presiden