Selasa, 28 Mei 2024 | 16:04 WIB

SinPo.id - Ketua Badan Legislasi (Baleg), Supratman Andi Agtas, mengatakan Fraksi Gerindra telah meminta agar pembahasan revisi UU Penyiaran tidak dilanjutkan untuk sementara.

Selasa, 14 Mei 2024 | 18:16 WIB

SinPo.id - Dewan Pers menyatakan penolakan terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran yang saat ini tengah dibahas Badan Legislatif (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. 

Selasa, 14 Mei 2024 | 17:14 WIB

SinPo.id - Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran DPR RI memastikan revisi UU Penyiaran tidak akan membatasi kerja jurnalistik. Apalagi, hingga membungkam kebebasan pers di Indonesia.

Selasa, 14 Mei 2024 | 16:09 WIB

SinPo.id - Anggota Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran, Nurul Arifin, menanggapi kritikan terkait beberapa pasal dalam draf yang dinilai dapat mengancam kebebasan pers.

Selasa, 14 Mei 2024 | 12:33 WIB

SinPo.id - Wakil Ketua DPR RI, Dasco, mengaku belum mempelajari draf revisi Undang-undang Penyiaran yang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun pihaknya akan mengkonsultasikannya terlebih dahulu dengan Komisi I DPR RI sesuai dengan masukan dari rekan-rekan media.

Senin, 13 Mei 2024 | 18:55 WIB

SinPo.id - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi memastikan draf revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sesuai dengan kode etik jurnalistik.

Selasa, 19 Maret 2024 | 19:39 WIB

SinPo.id - Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono menyoroti urgensi Revisi Undang-Undang Penyiaran yang masih tertunda sejak awal 2000. RUU ini belum mengakomodasi perkembangan teknologi saat ini. 

Rabu, 09 Agustus 2023 | 09:58 WIB

SinPo.id - Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran saat ini sedang dalam pembahasan di Komisi I DPR RI. Sejumlah poin penting akan masuk dalam draft RUU Penyiaran, seperti perlakuan yang sama antara lembaga penyiaran (media konvensional) dan media baru serta penguatan SDM (sumber daya manusia) dan kele

Sabtu, 22 Juli 2023 | 12:07 WIB

SinPo.id - Anggota Komisi I DPR Jazuli Juwaini mengaku optimistis pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran rampung sebelum masa Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024. Apalagi, panita kerja (panja) terkait payung hukum ini sudah terbentuk.