Ancam Usaha IHT, GAPPRI Tolak PP 28/2024 dan Aturan Turunannya
Senin, 13 Januari 2025 | 15:55 WIB
SinPo.id - Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Bagian XXI tentang pengamanan zat adiktif yang termuat dalam Pasal 429 - 463, dan aturan turunannya (Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan). Pasalnya, ruang lingkup peng
Kenaikan HJE dan PPN Berpotensi Suburkan Rokok Ilegal
Jumat, 03 Januari 2025 | 12:59 WIB
SinPo.id - Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) memprediksi kebijakan pemerintah yang mengerek harga jual eceran (HJE) rerata 10,5 persen dan kenaikan PPN dari 9,9 persen menjadi 10,7 persen pada rokok yang berlaku awal Januari 2025 makin menyuburkan peredaran rokok ileg
Kenaikan Harga Rokok Ancam PHK Pekerja Perempuan
Rabu, 13 November 2024 | 19:35 WIB
SinPo.id - Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) khawatir rencana pemerintah hendak menyesuaian tarif melalui Harga Jual Eceran (HJE) rokok akan berdampak bagi pekerja di industri hasil tembakau (IHT) nasional. Meski GAPRI mengapresiasi keputusan pemerintah yan
GAPPRI Apresiasi Pemerintah yang Batal Naikkan Cukai Rokok pada 2025
Jumat, 27 September 2024 | 12:55 WIB
SinPo.id - Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) mengapresiasi keputusan pemerintah yang tidak jadi menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2025 mendatang. Karena, keputusan itu akan membantu kelangsungan industri rokok dan para konsumen tetap terpacu membeli
GAPPRI: PP 28/2024 Lebih Banyak Mengatur Bisnis Rokok Ketimbang Kesehatan
Rabu, 31 Juli 2024 | 19:27 WIB
SinPo.id - Ketua Umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan menilai, isi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang baru diterbitkan pemerintah, lebih banyak mengatur bisnis rokok dan tembakau seperti iklan, promosi, sponsor, tar dan nikotin, penjuala
GAPPRI Minta Pemisahan Pengaturan Rokok Konvensional dari RPP Kesehatan
Rabu, 03 April 2024 | 03:25 WIB
SinPo.id - Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan saat ini pada tahap proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Selain mengatur sektor kesehatan, sektor farmasi, RPP Kesehatan juga mengatur sektor
RPP Pengamanan Zat Adiktif Tembakau, GAPPRI : Mematikan Ekosistem Pertembakauan
Rabu, 20 September 2023 | 15:49 WIB
SinPo.id - Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) menolak draf rancangan peraturan pemerintah atau RPP pengamanan zat adiktif produk tembakau yang saat ini beredar. RPP itu dinilai terlalu ketat terhadap kelangsungan industry hilir tembakau (IHT) dan dapat mematikan
Serikat Pabrik Rokok Nyatakan Tolak RUU Kesehatan
Senin, 22 Mei 2023 | 12:38 WIB
SinPo.id - Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan. Mereka melayangkan surat permohonan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar meninjau ulang rancangan regulasi berbentuk omnibus law yang sedang dibahas oleh Panja RUU
Satgassus: Tata Kelola Cukai Perlu Dibenahi Demi Optimalisasi Penerimaan Negara
Rabu, 10 Mei 2023 | 18:12 WIB
SinPo.id - Satgas Khusus (Satgassus) Pencegahan Korupsi Mabes Polri melakukan pemetaan sejumlah permasalahan terkait Cukai di Indonesia. Wakil Kepala Satgassus, Novel Baswedan menyampaikan bahwa negara perlu membenahi tata kelola cukai untuk optimalisasi cukai sebagai penerimaan negara.
Tolak Rvisi PP 109, GAPPRI Meminta Pemerintah Fokus Jaga Iklim Usaha Industri Tembakau
Senin, 13 Februari 2023 | 10:50 WIB
SinPo.id - Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) menolak revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Revisi tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Pe
PERISTIWA 1 day ago
PERISTIWA 2 days ago
PERISTIWA 2 days ago
EKBIS 2 days ago
PERISTIWA 15 hours ago
GALERI 1 day ago
PERISTIWA 2 days ago
PERISTIWA 19 hours ago
PERISTIWA 12 hours ago
POLITIK 1 day ago