Sektor Infokom Kontribusikan 8,64 persen Pertumbuhan Ekonomi Nasional

SinPo.id - Ekonomi digital terus menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia, dengan manfaat digitalisasi yang semakin merambah ke berbagai sektor kehidupan masyarakat. Data dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menunjukkan bahwa selama periode 2014-2024, sektor informasi dan komunikasi (infokom) mencatatkan pertumbuhan tinggi dalam ekonomi digital, dengan kontribusi mencapai 8,64 persen. Sektor ini juga terus memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pandangan tersebut disampaikan dalam webinar bertajuk "Ekonomi Digital dan Pembangunan Berkelanjutan: Peluang dan Tantangan," yang diselenggarakan oleh Magister Ekonomi Terapan (MET) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran (FEB UNPAD) pada Senin, 17 Februari 2025.

Koordinator Tim Neraca Pembayaran, Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Bappenas, Khalisah Mutiara Purnamasari, menyatakan bahwa nilai ekonomi digital (gross merchandise value/GMV) Indonesia terus berkembang pesat. Pada tahun 2024, GMV diperkirakan mencapai USD 90 miliar dan diproyeksikan akan meningkat menjadi US$ 200 hingga USD 360 miliar pada tahun 2030.

"Dari nilai ekonomi yang besar ini, sektor perdagangan daring masih mendominasi, dengan nilai transaksi mencapai USD 65 miliar, diikuti oleh sektor perjalanan daring (USD 9 miliar), transportasi makanan (USD 9 miliar), dan media dengan GMV USD 8 miliar," jelas Khalisah.

Ia juga menambahkan bahwa teknologi telah memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Bahkan, Indonesia menjadi pasar terbesar untuk ekonomi digital di Asia Tenggara, dengan pertumbuhan mencapai 414 persen dari tahun 2017 hingga 2021, dan diperkirakan akan terus meningkat hingga delapan kali lipat. Transformasi digital diprediksi akan memberikan dampak positif yang signifikan, dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar USD 1,19 triliun hingga USD 1,34 triliun.

"Peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,4 persen per tahun juga dapat tercapai, dengan potensi penerimaan pendapatan dari ekonomi digital mencapai USD 130 miliar. Selain itu, sektor ini dapat menciptakan lapangan kerja bagi 150,76 juta hingga 156,96 juta orang," terang Khalisah.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran, Rina Indiastuti, menambahkan bahwa ekonomi digital memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat.

"Ekonomi digital tidak hanya mencakup transaksi, tetapi juga memberikan akses informasi yang melimpah. Dengan hanya menggunakan smartphone, masyarakat dapat terlibat langsung dalam ekonomi digital," ujar Rina.

Namun, Rina juga menyadari adanya tantangan yang harus dihadapi, seperti ketimpangan dalam infrastruktur, terbatasnya akses, dan ketidakseimbangan antara manfaat digitalisasi terhadap konsumsi dan produksi.

"Teknologi memang mampu mendorong ekonomi, dan banyak kisah sukses yang lahir dari ekonomi digital, seperti e-commerce dan transaksi digital. Banyak pengusaha baru yang memanfaatkan media sosial, seperti TikTok dan Instagram, untuk berjualan. Namun, tantangan juga hadir, termasuk dalam hal infrastruktur dan pemerataan manfaat. Kami perlu menciptakan ekosistem yang mendorong inovasi dan peluang bisnis bagi masyarakat," jelas Rina.

Eko Heru Prasetyo, pengajar di Institute Science of Tokyo, mengungkapkan bahwa salah satu tantangan besar dalam perkembangan ekonomi digital adalah literasi digital.

"Literasi digital bagi pengguna, terutama pengemudi ojek online, masih belum optimal," ungkap Eko.

Melalui risetnya, Eko menemukan bahwa literasi digital yang minim di kalangan pengemudi ojek online menghambat mereka dalam memaksimalkan pendapatan. Di sisi lain, bisnis ojek online juga banyak dikendalikan oleh algoritma, yang mengatur segala aspek mulai dari verifikasi hingga jam kerja dan pendapatan pengemudi.

"Algoritma memungkinkan pengusaha untuk mengontrol pengemudi dengan mudah, bahkan menciptakan situasi kompetitif yang tidak sehat, seperti dalam film 'Hunger Games'," terang Eko.

Ia berharap pemerintah dan pihak terkait dapat mengatur literasi digital dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pengemudi ojek online.