23 Agustus 2024: Muhammad Yunus Pimpin Bangladesh Usai Krisis Politik
SinPo.id - Muhammad Yunus ditunjuk untuk memimpin pemerintahan Bangladesh sementara setelah Sheikh Hasina mundur dan melarikan diri ke luar negeri. Yunus ditunjuk menduduk Perdana Menteri oleh Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin, setelah bertemu dengan para pemimpin mahasiswa dan kepala tiga angkatan bersenjata.
Yunus merupakan lawan politik lama Hasina, dia kembali dari Paris usai menjadi penasihat penyelenggara Olimpiade. Peraih nobel perdamaian 2006 dan dikenal sebagai ekonom dan bankir itu sebelumnya aktif mengembangkan pasar kredit mikro melalui Grameen Bank yang ia dirikan tahun 1983.
Muhammad Yunus dipuji karena membebaskan ribuan orang dari kemiskinan dengan memberi pinjaman kecil kepada para pebisnis yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman bank biasa. Namun di balik keberhasilannya, Yunus pernah diadili dengan tuduhan korupsi oleh pemerintahan Hasina yang menurutnya bermotif dendam.
Muhammad Yunus harus penyelesaian persoalan di Bangldes dalam kepemimpinan transisi dan dilanda krisis. Sejumlah dialami Banglades di antaranya pertumbuhan ekonomi yang masih stagnan berdampak pada pertumbuhan lapangan kerja di sektor swasta dan tingginya angka pengangguran kaum muda.
Selain itu Bangladesh juga menghadapi kesulitan ekonomi sehingga mendapatkan dana talangan sebesar US$ 4,7 miliar atau Rp 76 triliun dari Dana Moneter Internasional (IMF) pada awal tahun lalu. Kucuran dana dari IMF itu dirasakan setelah Banglades kesulitan membayar impor energi, yang selama ini mengurangi cadangan dolar dan meningkatkan inflasi.
Saat tiba di Banglades pada Kamis 8 Agustus lalu, Muhammad Yunus menyampaikan pidato kebijakan pemerintah utamanya mempertahankan perdagangan garmen Bangladesh.
“Kami tidak akan menoleransi segala upaya untuk mengganggu rantai pasokan pakaian global, di mana kami adalah pemain kunci,” kata Yunus, dilansir Al Jazeera
Ia mengacu 3.500 pabrik garmen Bangladesh menghasilkan sekitar 85 persen dari ekspor tahunannya yang mencapai $55 miliar. Dalam pidato kebijakannya, Yunus juga berjanji menyelidiki kematian mahasiswa saat demonstrasi menggulingkan Perdana Menteri Sheikh Hasina.
Tercatat lebih dari 450 orang tewas antara dimulainya tindakan keras polisi terhadap protes mahasiswa dan pemecatannya tiga pekan kemudian.
"Kami menginginkan penyelidikan yang tidak memihak dan kredibel secara internasional atas pembantaian tersebut," kata Yunus menegaskan.
Yunus juga akan memberikan dukungan yang dibutuhkan penyelidik PBB mencari fakta kekejaman selama protes yang dipimpin mahasiswa. Selain itu Yunus juga berkomitmen menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan adil dalam waktu dekat.
Dalam pernyataannya ia juga memprioritaskan dukungan lebih dari satu juta orang Rohingya yang berlindung di Bangladesh. Menurut dia, Bangladesh adalah rumah bagi sekitar satu juta warga Rohingya yang sebagian besar dari mereka melarikan diri dari negara Myanmar pada tahun 2017 setelah tindakan keras militer yang sekarang menjadi subjek penyelidikan genosida oleh pengadilan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
