Komisi I DPR Pastikan RUU Penyiaran Tak Ganggu Kebebasan Pers
Kamis, 27 Maret 2025 | 14:12 WIB
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, tidak akan mengganggu kebebasan pers.
Legislator Golkar: RUU Penyiaran Penting untuk Mengisi Kekosongan Hukum
Kamis, 27 Maret 2025 | 13:59 WIB
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum.
Polri Kerahkan Ribuan Personel Kawal Keamanan Aksi Mahasiswa di DPR
Kamis, 27 Maret 2025 | 12:08 WIB
SinPo.id - Polisi mengerahkan sebanyak 1.824 personel gabungan guna untuk mengawal aksi penyampaian pendapat dari mahasiswa dan gabungan beberapa aliansi terkait RUU TNI di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, hari ini.
DPR Belum Berencana Bahas RUU Polri dalam Waktu Dekat
Selasa, 25 Maret 2025 | 18:57 WIB
SinPo.id - Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan belum menerima Surat Presiden (Surpres) terkait revisi Undang-Undang (RUU) Polri. Surpres yang disebut beredar ke publik dipastikan tidak resmi.
DPR dan Pemerintah Menyetujui 3 RUU Menjadi UU pada Masa Sidang 2024-2025
Selasa, 25 Maret 2025 | 16:10 WIB
SinPo.id - Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan Legislatif bersama pemerintah telah menyetujui tiga rancangan undang-undang untuk disahkan menjadi undang-undang pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025.
Komisi III: RUU KUHAP Harus Selesaikan Penghinaan Presiden dengan Keadilan Restoratif
Selasa, 25 Maret 2025 | 11:31 WIB
SinPo.id - Komisi III DPR RI menegaskan pasal penghinaan presiden dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru harus dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice).
Komisi III DPR: Pasal Penghinaan Presiden dapat Diselesaikan dengan Restorative Justice
Senin, 24 Maret 2025 | 19:10 WIB
SinPo.id - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, menegaskan pasal penghinaan terhadap presiden dapat diselesaikan dengan restorative justice berdasarkan revisi kitab undang-undang hukum acara pidana.
Komisi III DPR Pastikan Penyusunan RKUHAP Libatkan Aspirasi Publik
Senin, 24 Maret 2025 | 17:58 WIB
SinPo.id - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) melibatkan aspirasi publik, dalam hal ini pihaknya mengundang advokat, PBHI dan akademisi Prof. Romli Atmasasmita.
DPR Minta Polisi Gunakan Cara Humanis Bubarkan Pendemo
Sabtu, 22 Maret 2025 | 21:38 WIB
SinPo.id - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta kepolisian menggunakan cara-cara humanis dalam membubarkan mahasiswa yang melakukan demonstrasi penolakan perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).
DPR: RUU P2MI Cegah PMI jadi Korban TPPO dan Perbudakan Modern
Sabtu, 22 Maret 2025 | 20:39 WIB
SinPo.id - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Evita Nursanty menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) yang sudah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR sangat diperlukan untuk menangani permasalahan pekerja migran.
