Jumat, 28 Maret 2025 | 13:38 WIB

SinPo.id - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan pembahasan usulan terkait dengan penerapan environmental constitution (konstitusi lingkungan hidup) yang pro pada lingkungan.

Jumat, 28 Maret 2025 | 07:00 WIB

Polri akan menindak tegas anggota Ormas yang terlibat premanisme dan menghambat iklim investasi . Memastikan dunia usaha bebas dari ancaman kelompok tertentu yang menyalahgunakan nama Ormas demi kepentingan pribadi dan kelompok

Kamis, 27 Maret 2025 | 18:58 WIB

SinPo.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, nilai bonus hari raya (BHR) disesuaikan dengan kebijakan masing-masing perusahaan, yang berbeda berbeda dengan dengan tunjangan hari raya (THR).

Kamis, 27 Maret 2025 | 18:13 WIB

SinPo.id - Ketua DPR RI Puan Maharani, mengatakan sistem pendidikan di Indonesia harus transparan dan bebas dari pungutan liar (pungli). Karena layanan pendidikan tidak bomeh money oriented, dan anak-anak bebas dari beban.

Kamis, 27 Maret 2025 | 15:30 WIB

SinPo.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai perlu adanya revisi pada Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sebab, ada banyak aspek dalam regulasi tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang.

Rabu, 26 Maret 2025 | 19:58 WIB

SinPo.id - Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri meminta pemerintah memastikan kelayakan moda transportasi menjelang puncak arus mudik Lebaran 2025. Terutama, moda transportasi laut berupa kapal.

Rabu, 26 Maret 2025 | 17:35 WIB

SinPo.id - 

Rabu, 26 Maret 2025 | 14:07 WIB

SinPo.id - Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri meminta Pemerintah memastikan kelayakan moda transportasi kapal laut menjelang puncak arus mudik Lebaran 2025. Pasalnya, kapal laut menjadi salah satu pilihan utama bagi pemudik yang ingin mudik antar pulau. Terlebih diprediksi ter

Rabu, 26 Maret 2025 | 10:20 WIB

SinPo.id - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendorong pemerintah memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap ormas yang meresahkan dunia usaha. Khususnya yang meminta-minta tunjangan hari raya (THR) menjelang Lebaran ke instansi pemerintah dan swasta dengan memegang prinsip kebebasan be