Rabu, 02 April 2025 | 01:15 WIB

SinPo.id -  Ketua Komisi III DPR RI, Habiburrohman, memberikan apresiasi terhadap kelancaran arus mudik tahun 2025 yang dianggap sebagai salah satu yang paling lancar sejak tahun 2000. Ia menyoroti kelancaran yang tidak hanya terjadi di Pelabuhan Merak, tetapi juga di seluruh wilayah Banten dan

Selasa, 01 April 2025 | 21:24 WIB

SinPo.id - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan arus mudik tahun ini menjadi salah satu yang paling lancar sejak tahun 2000. Ia menyoroti kelancaran tidak hanya di Pelabuhan Merak, tetapi juga di wilayah Banten dan seluruh Indonesia.

Selasa, 01 April 2025 | 15:56 WIB

SinPo.id - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyambut baik kerja Polri dalam menyiapkan berbagai program untuk mengawal kelancaran arus mudik Lebaran 2025 atau Idulfitri 1446 Hijriah.

Selasa, 01 April 2025 | 14:38 WIB

SinPo.id - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyambut baik kerja Polri dalam menyiapkan berbagai program untuk mengawal kelancaran arus mudik Lebaran 2025 atau Idulfitri 1446 Hijriah.

Rabu, 26 Maret 2025 | 19:06 WIB

SinPo.id - Kapoksi Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi komitmrn Kapolda Riau, Irjen Pol. Herry Heryawan dalam pemberantasan Narkotika.

Rabu, 26 Maret 2025 | 14:41 WIB

SinPo.id - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mempunyai sanksi tegas bagi pejabat yang tidak menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Selasa, 25 Maret 2025 | 18:57 WIB

SinPo.id - Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan belum menerima Surat Presiden (Surpres) terkait revisi Undang-Undang (RUU) Polri. Surpres yang disebut beredar ke publik dipastikan tidak resmi.

Selasa, 25 Maret 2025 | 11:31 WIB

SinPo.id - Komisi III DPR RI menegaskan pasal penghinaan presiden dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru harus dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice).

Senin, 24 Maret 2025 | 19:10 WIB

SinPo.id - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, menegaskan pasal penghinaan terhadap presiden dapat diselesaikan dengan restorative justice berdasarkan revisi kitab undang-undang hukum acara pidana.