Senin, 10 Maret 2025 | 16:17 WIB

SinPo.id - Dorongan advokasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui rancangan peraturan yang eksesif, seperti Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), menimbulkan kekhawatiran. Para pelaku di industri tembakau, mulai dari petani, p

Senin, 03 Maret 2025 | 15:16 WIB

SinPo.id - Rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memasukkan kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek (plain packaging) dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) menuai kritik dari berbagai ahli dan pakar. Kebijakan ini diduga sebagai upaya tersembunyi untuk me

Kamis, 27 Februari 2025 | 15:07 WIB

SinPo.id - Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Benny Wachjudi, menyatakan rencana aturan plain packaging rokok akan menghilangkan semua bentuk identitas produk. Hal tersebut tengah digodok Kementerian Kesehatan (Kemenkes). 

Jumat, 21 Februari 2025 | 13:44 WIB

SinPo.id - Sekretaris Jenderal DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Kusnadi Mudi, mengingatkan soal mandat Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri dan tidak boleh ada campur tangan asing. 

Senin, 17 Februari 2025 | 12:29 WIB

SinPo.id - Pakar Hukum Universitas Trisakti, Ali Ridho, menilai rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang terdapat pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) merupakan upaya pembangkangan konstitusi. Hal ini menyusul adanya dugaan agenda Kementerian Kesehatan (Ke

Kamis, 13 Februari 2025 | 15:08 WIB

SinPo.id - Ketua Gabungan Perusahaan Rokok (Gapero) Surabaya, Sulami Bahar, meminta bergerak cepat mengurai polemik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan aturan rancangan Peraturan Menteri

Senin, 10 Februari 2025 | 17:42 WIB

SinPo.id - Komunitas Kretek menilai rencana penerbitan aturan yang menyeragamkan kemasan rokok merugikan konsumen.

Senin, 13 Januari 2025 | 15:55 WIB

SinPo.id - Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Bagian XXI tentang pengamanan zat adiktif yang termuat dalam Pasal 429 - 463, dan aturan turunannya (Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan). Pasalnya, ruang lingkup peng

Kamis, 19 September 2024 | 22:38 WIB

SinPo.id - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya menegaskan industri tembakau merupakan bagian dari identitas nasional. Sehingga, keberadaan dan keberlangsungan industri ini harus tetap dijaga.