Selasa, 13 Agustus 2024 | 22:14 WIB

SinPo.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan upaya pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Anggota DPR RI Miryam S. Haryani selama enam bulan ke depan.

Selasa, 13 Agustus 2024 | 20:15 WIB

SinPo.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menahan mantan Anggota DPR RI, Miryam S Haryani usai diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP Elektronik (e-KTP) pada hari ini, Selasa, 13 Agustus 2024.

Kamis, 06 Juni 2024 | 17:58 WIB

SinPo.id - Polisi menetapkan empat tersangka kasus asisten rumah tangga (ART) bernama Cici alias CC yang lompat di Karawaci, Kota Tangerang. Keempat tersangka berinisial J, K, H, dan L.

Jumat, 25 Agustus 2023 | 17:12 WIB

SinPo.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, meminta pemerintah untuk tidak mempersulit masyarakat dengan kebijakan yang mengatur pembelian gas LPG 3 Kilogram harus menggunakan KTP.  Karena menurutnya, kebijakan terkait gas subsidi tersebut sudah sering berubah-ubah, hingga akhi

Sabtu, 11 Februari 2023 | 04:47 WIB

SinPo.id -  Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menargetkan sebanyak 25 persen dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten/kota di Indonesia. 

Rabu, 02 Maret 2022 | 17:07 WIB

SinPo.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami adanya penentuan perusahaan PT Sandipala Arthaputra milik tersangka Paulus Tannos (PLS) sebagai pemenang tender terkait Korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektrinik (E-KTP).

Sabtu, 13 Februari 2021 | 16:34 WIB

sinpo, 

Senin, 28 Mei 2018 | 16:59 WIB

Jakarta, sinpo.id - Ratusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) diduga milik warga berdomisili Sumatera Selatan ditemukan tercecer di Jalan Raya Salabenda, Kabupaten Bogor, Sabtu (26/5). Diduga e-KTP itu jatuh dari sebuah truk dalam perjalanan ke gudang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di B

Senin, 28 Mei 2018 | 14:45 WIB

Jakarta, sinpo.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera meminta Kemendagri untuk perlu merapikan standard operating procedure (SOP) pengiriman e-KTP.