DPR Minta Pemerintah Segera Isi Posisi Dubes RI untuk AS

SinPo.id - Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mendorong pemerintah segera mengirim nama calon duta besar (Dubes) RI untuk Amerika Serikat (AS). Sebab, kekosongan posisi Dubes RI untuk AS cukup lama, yakni hampir 2 tahun.

"Posisi Dubes di Amerika memang sudah lama kosong, semenjak beberapa tahun terakhir jadi cepat sekali perubahan pergantian Dubes karena posisi Dubes yang diisi di sana Dubesnya kerap ditarik kembali ke Jakarta untuk mengisi jabatan-jabatan penting," kata Dave kepada wartawan, Jakarta, Selasa, 9 April 2025.

Dave menyatakan kosongnya posisi Dubes RI untuk AS itu menjadi sorotan di tengah kebijakan tarif baru impor yang dikeluarkan Presiden AS Donald Trump. Dave tidak ingin berspekulasi, namun yang pastii pemerintah telah mengirim sejumlah utusan untuk melakukan negosiasi.

"Sudah hampir dua tahun posisi tersebut kosong belum diisi dan banyak yang mengatakan bahwa ini akan berdampak ataupun menghambat proses diplomasi negosiasi kita. Akan tetapi untuk negosiasi tarif, pemerintah telah mengirim sejumlah pejabat tinggi negara baik level menko dan level menteri maupun pejabat-pejabat lainnya untuk melakukan negosiasi kepada pemerintahan Trump saat ini. Apakah akan berdampak posisi kekosongan Dubes, ya mungkin ada iya ada tidak," ujarnya.

Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu mendorong pemerintah segera mengisi kekosongan tersebut. Dia menyebut Komisi I DPR siap melakukan fit and proper tes terhadap calon Dubes RI untuk AS.

"Akan tetapi posisi itu sebaiknya segera diisi karena selain dubes kita di Washington DC, ada juga sebanyak posisi-posisi Dubes yang kosong ataupun juga yang harus sudah diganti karena sudah terlalu lama menjabat di sana. Ini yang harus dianjurkan ke pemerintah, kami di Komisi I siap melakukan fit and proper tes ketika pemerintah sudah mengirim nama-namanya tersebut ke DPR," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia saat ini telah mempersiapkan sejumlah paket negosiasi yang akan dibawa dalam perundingan untuk menghadapi kebijakan tarif timbal balik atau resiprokal AS di Washington D.C.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai jalur diplomasi dipilih sebagai solusi yang saling menguntungkan tanpa mengambil langkah retaliasi terhadap kebijakan tarif resiprokal tersebut.

Namun, pemerintah Indonesia akan melakukan pertemuan lebih dulu dengan pimpinan negara-negara ASEAN pada 10 April 2025 mendatang untuk menyamakan sikap.

"Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN, menteri perdag