Sabtu, 22 Maret 2025 | 17:58 WIB

SinPo.id - Sekretaris NCB Interpol Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri Brigjen Untung Widyatmoko mengungkapkan, butuh waktu empat bulan pemulangan ke Indonesia buronan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (KTP-el), Paulus Tannos yang saat ini masih berada di Singapura.

Jumat, 21 Maret 2025 | 16:27 WIB

SinPo.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Andi Agustinus alias Andi Narogong terkait komitmen fee dari Direktur Utama PT Sandipala Arthapura, Paulus Tannos, dan perusahaan konsorsium kepada anggota DPR dalam kasus proyek KTP Elektronik atau e-KTP.

Rabu, 19 Maret 2025 | 13:17 WIB

SinPo.id - Pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Selasa , 18 Maret 2025.

Selasa, 18 Maret 2025 | 15:34 WIB

SinPo.id - Kementerian Hukum mengungkapkan belum ada perkembangan mengenai proses ekstradisi tersangka kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP), Paulus Tannos dari Singapura ke Indonesia.

Senin, 17 Maret 2025 | 16:37 WIB

SinPo.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Sugiarto.

Rabu, 05 Maret 2025 | 15:13 WIB

SinPo.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyebut tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan KTP Elektronik (e-KTP), Paulus Tannos masih menjalani proses penuntutan di Singapura.

Jumat, 28 Februari 2025 | 15:01 WIB

SinPo.id - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah sudah mengirimkan dokumen sebagai syarat terkait ekstradisi tersangka kasus korupsi KTP Elektronik (e-KTP), Paulus Tannos dari Singapura.

Senin, 24 Februari 2025 | 18:56 WIB

SinPo.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah melengkapi syarat-syarat terkait ekstradisi Direktur Utama (Dirut) PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos dari Singapura.

Rabu, 19 Februari 2025 | 13:28 WIB

SinPo.id - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mempertanyakan dasar hukum yang digunakan oleh KPU Barito Utara dalam menanggapi rekomendasi Bawaslu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Umum di Kabupaten Barito Utara.