Jumat, 31 Januari 2025 | 17:13 WIB

SinPo.id - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad bersama koalisi masyarakat sipil mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Jumat, 31 Januari 2025.

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:11 WIB

SinPo.id - Masyarakat Anti-korupsi (MAKI) melaporkan dugaan korupsi terkait penerbitan ratusan SHM dan HGB di kawasan pagar laut Tangerang ke KPK pada Kamis, 23 Januari 2025.

Rabu, 06 November 2024 | 16:52 WIB

SinPo.id - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan kelanjutan seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK tergantung kepada pemerintahan baru.

Selasa, 05 November 2024 | 14:55 WIB

SinPo.id - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengajukan uji materi atau judicial review soal nama-nama Calon Pimpinan (capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) yang diserahkan Joko Widodo ke DPR RI. 

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:56 WIB

SinPo.id - Peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) Ahmad Hariri menilai, Presiden RI Prabowo Subianto tetap bisa melanjutkan proses seleksi calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (cadewas) KPK, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). 

Kamis, 03 Oktober 2024 | 21:28 WIB

SinPo.id -  Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan 15 pesawat MA60 Merpati Nusantara Airlines. Hal ini dikarenakan dugaan tindak pidana korupsi tersebu

Sabtu, 27 Juli 2024 | 07:00 WIB

Dewan perwakilan rakyat di Senayan membentuk panitia khusus (Pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024. Langkah wakil rakyat itu sebagai lanjutan berbagai temuan Tim Pengawas (Timwas) DPR yang menemukan indikasi pelanggaran terhadap undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan

Kamis, 25 Juli 2024 | 15:12 WIB

SinPo.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan menindaklanjuti temuan Tim Pengawas (Timwas) DPR RI terkait adanya indikasi korupsi dalam penyelenggaraan Ibadah Haji 2024 yang dilaksanakan Pemerintah.

Rabu, 24 Juli 2024 | 18:37 WIB

SinPo.id -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus tahun 2024 oleh pemerintah.