Selasa, 19 November 2024 | 15:11 WIB

SinPo.id - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan memastikan bakal serius membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Sekalipun, payung hukum tersebut tidak masuk RUU Prioritas untuk dibahas pada 2025.

Selasa, 19 November 2024 | 02:06 WIB

SinPo.id -  Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2025-2029.

Senin, 18 November 2024 | 20:09 WIB

SinPo.id - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah berkomitmen memberantas tindak pidana korupsi di Tanah Air. Komitmen itu ditunjukan dengan mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2025–2029.

Jumat, 08 November 2024 | 18:10 WIB

SinPo.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra belakukan pertemuan dengan tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rabu, 06 November 2024 | 20:22 WIB

SinPo.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah menunggu undangan dari DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. 

Rabu, 30 Oktober 2024 | 13:16 WIB

SinPo.id - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia merespons soal tidak masuknya RUU Perampasan Aset ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas)yang ditetapkan Baleg DPR. Pasalnya, ia menilai Indonesia sudah cukup memiliki aturan soal pemberantasan korupsi, tanp

Selasa, 29 Oktober 2024 | 21:35 WIB

SinPo.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong DPR RI untuk membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal untuk menekan korupsi.

Selasa, 29 Oktober 2024 | 20:17 WIB

SinPo.id - Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan Parlemen tidak pernah menolak RUU Perampasan Aset. Legislatif terus melakukan konsolidasi untuk memilih undang-undang (UU) yang harus diprioritaskan.

Selasa, 29 Oktober 2024 | 19:59 WIB

SinPo.id - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Iman Sukri menyebut regulasi yang ada di Indonesia saat ini terlalu banyak. Bahkan undang-undang yang berlaku di Tanah Air sudah berlebihan hingga membuat fungsi monitoring legislasi tidak berjalan baik.