DPR Dorong Kajian Mendalam Perumusan Regulasi Industri Hasil Tembakau
Kamis, 12 September 2024 | 22:47 WIB
SinPo.id - DPR RI menyoroti Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait industri tembakau yang dianggap tidak sesuai dengan aturan yang disusun pada Undang-Undang Kesehatan No.17 Tahun 2023. Melalui diskusi Forum Legislasi dengan tema “Mengkaji Rancangan Peraturan Menteri Kes
KNPK Anggap PP 28/2023 Sengaja Ingin Bunuh Petani Tembakau
Rabu, 31 Juli 2024 | 14:16 WIB
SinPo.id - Koordinator Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) Moddie Alvianto Wicaksono menganggap, keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang baru ditekan oleh Presiden Joko Widodo, akan membunuh dan menutup selama-lamanya Industri Hasil Tembakau (IHT).
Bawaslu Nilai Ada Potensi Gesekan di Tahapan Pilkada Serentak 2024
Kamis, 13 Juni 2024 | 18:24 WIB
SinPo.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menilai seluruh tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 rawan lantaran berpotensi terjadinya gesekan.
Prabowo soal RUU ITE: Kebebasan Berpendapat Masyarakat Penting untuk Awasi Penguasa
Rabu, 20 September 2023 | 17:38 WIB
SinPo.id - Bakal calon presiden (capres) dair Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto menekankan pentingnya kebebasan berpendapat bagi masyarakat.
Ini Alasan Komisi I Gelar Rapat Revisi UU ITE Secara Tertutup
Rabu, 23 Agustus 2023 | 17:48 WIB
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari membantah rapat pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) yang digelar tertutup lantaran ingin mempertahankan pasal karet.
Komisi I dan Pemerintah Bahas Usulan Perubahan Kedua UU ITE
Kamis, 13 Juli 2023 | 02:38 WIB
SinPo.id - Komisi I DPR RI dan pemerintah membahas usulan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan pembahasan RUU itu pun di antaranya berfokus pada Pasal karet atau pas
PRT dan Buruh Perempuan Tolak 'No Work No Pay', Desak Pengesahan RUU PPRT
Senin, 01 Mei 2023 | 12:02 WIB
SinPo.id - Sejumlah pekerja rumah tangga (PRT) dan buruh perempuan menolak wacana 'no work no pay' yang dinyatakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Mereka pun mendesak DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
Legislator Komisi I: Revisi Pasal UU ITE Disesuaikan dengan KUHP Baru
Senin, 10 April 2023 | 18:08 WIB
SinPo.id - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menyatakan pasal-pasal yang direvisi pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), akan disesuaikan dengan KUHP baru.
Partai Buruh: Perppu Omnibus Law UU Cipta Kerja Tak Sesuai Harapan
Minggu, 01 Januari 2023 | 23:24 WIB
SinPo.id - Partai Buruh, KSPI, serta organisasi serikat buruh lebih memilih pola Perppu ketimbang omnibus law UU Cipta Kerja dibahas di Pansus atau Baleg DPR RI terhadap omnibus law UU Cipta Kerja. Dalam hukum ketatanegaraan, pembahasan produk undang-undang, ada dua metode atau pilihan.
RKUHP, PKS Desak Penghapusan Pasal Penghinaan Presiden dan Penegasan Larangan LGBT
Selasa, 06 Desember 2022 | 11:07 WIB
SinPo.id - Fraksi partai keadilan sejahtera (F PKS) mendesak agar pasal penghinaan Presiden, Wapres, pemerintah, dan lembaga-lembaga negara dihapus, serta menuntut adanya penegasan larangan LGBT dalam persetujuan rancangan kitab undang-undang hukum pidana atau RKUHP yang baru. Desaka
PERISTIWA 3 hours ago
PERISTIWA 20 hours ago
PERISTIWA 18 hours ago
PERISTIWA 15 hours ago
OLAHRAGA 1 day ago