Senin, 17 Februari 2025 | 15:13 WIB

SinPo.id - Pihak pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Nomor Urut 2, Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya, menghadirkan saksi ahli Pakar hukum Tata Negara Universitas Trisakti, Radian Syam, dalam sidang pembuktian lanjutan sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (M

Rabu, 16 Oktober 2024 | 20:59 WIB

SinPo.id - Mahkamah Konstitusi (MK) menganggap, sangat tidak tepat apabila perluasan terhadap subjek hukum/pelaku tindak pidana politik uang dalam pemilu dapat berlaku bagi setiap orang. Karena, ketiadaan pembatasan ini dapat mengkriminalisasi setiap orang dan menimbulkan tindak kesewenang-wenangan.

Rabu, 16 Oktober 2024 | 20:08 WIB

SinPo.id - Mahkamah Konstitusi (MK) meminta para guru honorer untuk diprioritaskan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Selasa, 01 Oktober 2024 | 05:13 WIB

SinPo.id -  Perseorangan Warga Negara Indonesia bernama Zulferinanda mengujikan syarat pendidikan dan batas usia bagi calon kepala daerah yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dan huruf e UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 130/PUU-XXII/2024 ihwal pengujian

Jumat, 13 September 2024 | 06:13 WIB

SinPo.id -  Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima permohonan pengujian materi Pasal 1 angka (9), Pasal 6 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ). Permohonan ini diajukan Ketua

Kamis, 18 Juli 2024 | 02:00 WIB

SinPo.id -  Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang diajukan oleh Aditya Anugrah Moha, mantan anggota DPR RI, di Ruang Sidang Panel MK pada Rabu 17 Juli 2024. Sidang perbaikan permohonan tersebut dipimpin oleh Ketua MK Suhar

Rabu, 03 Juli 2024 | 02:41 WIB

SinPo.id -  Ahmad Farisi (Peneliti dan Pengamat), A Fahrur Rozi (Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dan Abdul Hakim (Advokat) yang aktif dalam organisasi masyarakat dan komunitas sosial di tingkat daerah menguji Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan Pasal 41 ayat

Senin, 29 April 2024 | 12:18 WIB

SinPo.id - Hakim Konstitusi Anwar Usman diganti sementara oleh Hakim Guntur Hamzah ketika menyidangkan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Legislatif 2024 yang terkait dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Senin, 29 April 2024 | 11:25 WIB

SinPo.id - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Totok Hariyono meminta jajarannya di seluruh Indonesia memperhatikan dan mencatat dengan baik poin-poin utama dalam sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), pada Senin, 29 April 2024.