Tak Ada Sekat dengan Presiden, Demokrat Dukung Retret Kepala Daerah 2026

Laporan: Juven Martua Sitompul
Sabtu, 01 Maret 2025 | 15:09 WIB
Jubir Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra (SinPo.id/ Sigit Nuryadin)
Jubir Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra (SinPo.id/ Sigit Nuryadin)

SinPo.id - Partai Demokrat mendukung wacana Presiden Prabowo Subianto untuk kembali menggelar retret kepala daerah pada 2026. Partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono itu mengacungi jempol gaya kepemimpinan Prabowo yang mengumpulkan kepala daerah di satu tempat untuk bisa saling berdiskusi dan mengenal serta berbagi informasi.

"Ini kan gaya kepemimpinan modern sebenarnya, bagaimana kita semua berkumpul di satu tempat yang sama, saling mengenal, saling berdiskusi, saling berbagi pengalaman, informasi dan rencana ke depan kan begitu. Ini kan membuat kita jadi lebih bersemangat," kata juru bicara Demokrat Herzaky Mahendra kepada wartawan, Jakarta, Sabtu, 1 Maret 2025.

Herzaky menilai retret kepala daerah merupakan kegiatan yang positif. Kepala daerah yang ikut retret punya akses langsung berkomunikasi dengan Presiden dan para menteri.

"Kepala daerah memiliki akses langsung kepada presiden, kepada menteri dalam pertemuan itu. Lalu bagaimana kemudian bisa bertukar pikiran dengan teman-teman sesama kepala daerah. Juga bisa merasa terbangung kekompakan kebersamaan, itu semua hal yang positif kalau kami lihat ya," ujarnya.

Demokrat, kata Herzaky, berpandangan jika retret ini terobosan yang belum pernah dilakukan Kepala Negara sebelumnya. Bagi dia, retret merupakan langkah konkret menyatukan seluruh pemimpin daerah di Tanah Air untuk duduk dalam satu ruangan membahas program-program memajukan negara.

"Dan jika ini akan dilaksanakan, tahun depan misalnya sebenarnya ini kan juga hal yang baik, bisa sharing-sharing juga mana yang sudah tercapai strateginya, bagaimana kendalanya, bagaimana bisa menghadapi dan menghasilkan solusi dari tantangan yang dihadapi, ini luar biasa," katanya.

Lebih lanjut, Herzaky menilai kepala daerah tidak perlu lagi studi banding ke luar negeri (LN). Sebab, persoalan di daerah bisa didiskusikan sesama kepala daerah saat retret untuk mendapatkan solusi.

"Enggak perlu study banding ke luar negeri, sesama kepala daerah saja cukup, bagus banget menurut kami. Misalnya ada yang belum bisa mencapai, kenapa nih? Bisa saling berdiskusi, siapa tahu ada faktor-faktor yang permasalahannya sama dengan daerah lain. Daerah lain ternyata sudah menemukan solusi, atau obat dari permasalahan itu, kan bisa juga diujicobakan untuk diterapkan di daerah-daerah lain," katanya.

 

Sebelumnya, Wamendagri Bima Arya mengungkap keinginan Presiden Prabowo Subianto agar kembali menggelar retret pada 2026. Bima Arya mengatakan keinginan Prabowo itu untuk membuktikan tidak omon-omon.

"Presiden mengapresiasi penyelenggaraan retret ini. Bahkan beliau meminta Kemendagri untuk kembali menyelenggarakan retret ini pada tahun 2026," kata Bima Arya beberapa waktu lalu.

Bima Arya mengatakan Retret 2026 itu digelar untuk mengevaluasi target-target yang diberikan Presiden. Target tersebut di antaranya soal swasembada pangan dan hilirisasi.

Dia mengatakan usulan retret di antara tahun 2026 atau 2027. Dia mengatakan evaluasi yang dilakukan harus berdasarkan angka. Bima menyebut retret 2026 itu akan kembali diikuti oleh seluruh kepala daerah. Kemungkinan retret 2026 akan kembali digelar di Akmil Magelang.

BERITALAINNYA