Dibanding Era SBY-Jokowi, CSIS Anggap Koalisi Kabinet Prabowo Tak Gemuk
SinPo.id - Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, komposisi koalisi Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran, sebenarnya tidak terlalu gemuk, jika dibandingkan dengan koalisi dua presiden sebelumnya, baik era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun Joko Widodo.
"Apakah koalisi Pak Prabowo gemuk? Sebenarnya jika dibandingkan periode pertama pertama Pak Jokowi, dibandingkan periode pertama pak SBY dan periode keduanya, situasinya oke nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kecil. Hanya sekitar 70 persen. Ini kalau kita sudah hitung partai pendukung, plus PKS, dan PKB, kecuali Nasdem dan PDI Perjuangan, itu 69 persen," kata Arya dalam diskusi bertajuk 'Merespons Kabinet Prabowo-Gibran: Implikasi, Risiko, dan Masukan', di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024.
Arya memaparkan, koalisi pemerintahan Prabowo tidak gemuk berdasarkan angka 69,14 persen dari hasil koalisi pemerintahan yang didapatkan oleh gabungan partai politik peraih kursi DPR RI periode 2024-2029.
Jika melihat periode pertama Presiden SBY pada 2004, koalisi pemerintahan tercatat 74,18 persen, begitu juga dengan periode kedua yang tak jauh beda 75,54 persen.
Untuk periode pertama Jokowi, koalisi pemerintahan tercatat 68,93 persen, periode berikutnya sebanyak 91,30 persen.
"Jadi koalisi pendukung di pemerintahan Prabowo sebenarnya nggak juga terlalu gemuk, (masih) okelah di angka 69 persenan. Tetapi yang gemuk itu sebenarnya adalah (jumlah) menterinya," ujar Arya.
Lebih lanjut, Arya tak lupa memberi masukan beberapa permasalahan yang akan muncul dari gemuknya jumlah menteri Prabowo-Gibran. Seperti akan muncul perebutan akses-akses beberapa program strategis.
Kemudian, kemungkinan akan terjadi kompetisi internal terutama di antara partai-partai koalisi menjelang pemilu.
Berikutnya, beberapa menteri dan wamen terasosiasi dengan kelompok bisnis tertentu. Dan ini pertanyaannya, bagaimana menteri dan wamen meminimalkan conflict of interest dari kebijakan politik yang akan mereka ambil.
"Karena menterinya banyak, saya khawatir di pemilu kedepan, DPR kita akan terdorong juga menambah anggota DPR," kata Arya.
